Demonstrasi: Berita Demo Hari Ini - Demo Terkini Indonesia

Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3) menimbulkan gelombang penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah karena dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Kamis (20/3) menolak pengesahan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI berdemonstrasi di depan kantor Kemnaker pada Selasa (13/3) yang menuntut setop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan selamatkan industri Indonesia.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap'. Menuntut sejumlah hal, termasuk kajian ulang Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran.

Pengemudi ojol berunjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh aplikator dan menolak hubungan kemitraan.

Di Jakarta, demonstrasi menolak revisi UU Pilkada digelar di gedung DPR, MK, dan KPU. Unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah, mulai di Bandung, Palangka Raya, Surabaya, Semarang, hingga Medan.

Aksi demonstrasi massa buruh di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat berakhir ricuh usai MK menolak judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Nomor 6 Tahun 2023.

Ahli waris lahan Tol Jatikarya kembali memblokade akses Tol Cimanggis-Cibitung pada Senin (10/4). Berdasarkan laporan warga, ruas Tol Jatikarya mulai ditutup pada pukul 14.56 WIB.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/4). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Massa yang tergabung dari beragam elemen masyarakat memadati area depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah PERPPU Ciptaker.

Unjuk rasa peringatan 61 tahun Tri Komando Rakyat (Trikora) dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di Jakarta, Senin (19/12).

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (15/12). Massa aksi yang tergabung dari berbagai kampus.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR.

Para demonstran menyebut masih ada sembilan masalah Ibu Kota yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan di akhir masa jabatannya.

Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan gelar unjuk rasa seribu lilin di wilayah Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk solidaritas terhadap korban mutilasi di Timika