Demonstrasi: Berita Demo Hari Ini - Demo Terkini Indonesia

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR.

Para demonstran menyebut masih ada sembilan masalah Ibu Kota yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan di akhir masa jabatannya.

Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan gelar unjuk rasa seribu lilin di wilayah Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk solidaritas terhadap korban mutilasi di Timika

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM kembali dilakukan masyarakat dari berbagai organisasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (13/9).

Mahasiswa dari berbagai organisasi kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR, Jakarta.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (5/9).

Sejumlah buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa meminta pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Para mahasiswa menolak RKUHP yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Mereka meminta Presiden dan DPR untuk terbuka membahas pasal-pasal yang bermasalah.

Sejumlah pengungsi asal Afghanistan yang bertahan bertahun-tahun di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Jakarta.

Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah tertembak saat unjuk rasa melawan Orde Baru. Kemarin, demonstrasi digelar untuk memperingati 24 tahun tragedi tersebut.

Aliansi Mahasiswa Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa UI berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ada tujuh tuntutan.

BEM SI menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Mereka menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Aliansi pengemudi ojek daring se-Jabodatabek unjuk rasa menuntut Kementerian Perhubungan serta pengelola aplikator untuk menepati janji kenaikan tarif ojek online.

Berbagai elemen berunjuk rasa menolak upah minimum provinsi. UU Cipta Kerja dinilai tak bisa lagi menjadi dasar hukum lantaran Mahmakah Konstitusi memutuskannya sebagai inkonstitusional bersyarat.

Serikat buruh aksi menuntut Pemerintah untuk menaikan upah mininum sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022.