Sumitro Djojohadikusumo mengkritik paradigma ekspor Indonesia yang hanya mengejar angka, menekankan pentingnya pergeseran dari ekspor bahan mentah ke produk bernilai tambah tinggi.
Ekspor Indonesia cetak rekor, namun fondasinya rapuh karena lebih dari separuhnya masih bergantung pada siklus harga komoditas primer, belum bertumpu pada manufaktur bernilai tambah tinggi.
Pelemahan Rupiah ternyata memberikan keuntungan kompetitif bagi sektor pariwisata Indonesia, menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dengan daya tarik harga yang lebih murah.
Eskalasi konflik Timur Tengah mulai menekan prospek ekonomi Indonesia lewat lonjakan harga energi. Risiko inflasi meningkat, sedangkan pemerintah dituntut menjaga stabilitas dan ketahanan energi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai proyeksi Bank Dunia yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam batas wajar di tengah kondisi geopolitik global.
Pertemuan di Hambalang menjadi momen penting untuk melihat gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab isu ekonomi dan hukum yang kritis.
Ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan AS di Timur Tengah mengancam stabilitas Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia, dan berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Artikel ini mengulas fenomena hampers Lebaran sebagai ritual konsumsi modern yang mencerminkan identitas sosial dan pergeseran budaya dalam tradisi di Indonesia.
Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan adalah kunci untuk mengubah bonus demografi menjadi dividen dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
Bank Mandiri pertahankan fundamental kuat dengan aset tumbuh 16,6 persen jadi Rp2.829,9 triliun pada 2025, didukung akselerasi layanan digital dan ekonomi solid.
Selama politisi tidak “dihukum” ketika menumpuk risiko jangka panjang, dan hanya dihukum ketika krisis sudah meledak, maka Hukum Sadli akan terus berlaku.
Ekonomi Indonesia memasuki 2026 dengan sentimen optimis dari pasar keuangan dan indikator ekonomi, menjadi modal positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hukum Sadli tidak lagi memadai jika dipahami semata sebagai hukum siklus krisis. Ia lebih tepat dibaca sebagai hukum institusional tentang bagaimana rasionalitas ekonomi mengalami erosi yang berbeda.