Menteri Bahlil Akan Tertibkan Pembelian BBM Solar Subsidi
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.
"Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar subsidi yang dipakai untuk industri," ujar Bahlil dalam pidatonya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025, yang disiarkan secara daring melalui YouTube Kompas TV, Senin (10/2).
Bahlil menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan reaksi, seperti yang terjadi pada penertiban penyaluran LPG 3 kg. Sebelumnya, kebijakan pelarangan pembelian LPG 3 kg melalui pengecer sempat menimbulkan keresahan masyarakat karena mengharuskan pembelian di pangkalan resmi Pertamina, menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan pasokan.
Namun, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Prabowo pekan lalu. "Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan rakyat," kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil belum menjelaskan secara rinci mekanisme penertiban penyaluran BBM Solar yang akan diterapkan oleh pemerintah.
Solar merupakan salah satu BBM yang mendapat subsidi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, harga asli BBM Solar mencapai Rp11.950 per liter.
Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43%, sehingga harga jual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dipatok Rp6.800 per liter.
Pada 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi BBM Solar sebesar Rp89,7 triliun, yang disalurkan untuk lebih dari empat juta kendaraan di seluruh Indonesia.
Realisasi dan Kuota Penyaluran pada 2024
Menurut data Pertamina Patra Niaga, realisasi penyaluran BBM subsidi Solar pada 2024 mencapai 16.648.912 kilo liter, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 16.940.519 kilo liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, menegaskan bahwa seluruh transaksi solar subsidi pada 2024 telah tercatat secara digital.
"Pertamina berkomitmen menyediakan data penyaluran setransparan mungkin. Ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan," ujar Heppy dalam siaran pers yang diterima Jumat (3/1).
Selain itu, Heppy juga mengungkapkan kuota BBM subsidi untuk 2025. Berdasarkan SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, kuota penyaluran BBM subsidi untuk solar ditetapkan sebesar 17,3 juta kilo liter, sementara Pertalite sebesar 31,1 juta kilo liter.
"Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk 2025. Kami terus berupaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan pemerintah," kata Heppy.
