Berita Jurnalistik Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia perlu diketahui oleh berbagai kalangan. Berikut ini sejarah beserta tema Hari Kebebasan Pers Sedunia 2023.

Dalam UU Pers, diatur mengenai aturan yang bersinggungan dengan hukum pidana. Berikut ini ulasan mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang pers.

LKBN Antara sebelumnya memiliki 20 persen saham Wisma Antara

Pandemi Covid-19 telah mendorong naiknya kebutuhan akan jurnalisme data, seiring dengan meningkatnya kebutuhan publik akan informasi soal kesehatan dan pengecekan fakta.

Data and Computational Journalism Conference Indonesia (DCJ-CI) digelar untuk mengembangkan jurnalisme data di Indonesia.

Permasalahan terkait karya jurnalistik seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur dan mekanisme yang tercancum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menyambut Hari Pers Sedunia yang jatuh pada 3 Mei, UNESCO menyerukan agar kemajuan teknologi digital perlu didukung oleh penghormatan terhadap kebebasan, privasi, dan keselamatan jurnalis.

Hari Kebebasan Pers Sedunia dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1993 untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers.

Pemerintah sedang menyiapkan publisher rights atau aturan hak cipta jurnalistik. Aturan ini akan menyebabkan Google hingga Facebook terancam harus membayar berita lokal.

Mafindo meluncurkan Lentera Litera untuk mengajak masyarakat agar memahami proses kerja jurnalistik dan tidak menjadi korban narasi tanpa verifikasi yang bertebaran di media sosial.

Penghargaan Nobel yang diberikan jurnalis dapat menjadi harapan baru untuk berjuang melawan otoriarianisme dan pengekangan terhadap kebebasan pers.

Novaya Gazeta dianggap media paling kritis di Rusia saat ini. Sejak pertama kali berdiri, enam orang jurnalisnya tewas dibunuh saat menjalankan tugas.

Pemimpin Redaksi Rappler Maria Ressa dan Pemred Novaya Gazeta Dmitry Muratov yang meraih Nobel dianggap mewakili para jurnalis di seluruh dunia yang mendorong kebebasan berpendapat.

Pengurus baru Forum Pemred merupakan anggota perhimpunan, yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan di pemerintahan, BUMN, BUMD, maupun lembaga politik.

Arifin Asydhad sebagai Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred periode 2021-2024.