Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan lembaga terkait akan menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah 2024, yang diubah setelah keputusan MK majukan putusan dismissal sengketa Pilkada.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi diundur setelah MK memajukan sidang pembacaan putusan sengketa pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyiapkan beberapa opsi pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Pemerintah berencana mempercepat pelantikan kepala daerah non-sengketa untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mulai hari ini, Rabu (8/1). Salah satu sengketa diajukan oleh pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur.

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Rabu (8/1). Mahkamah pun menambah tenaga.

MK menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%, memicu ekspektasi revisi UU Pemilu oleh DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perusahaan asuransi tak bisa melakukan pembatalan klaim asuransi secara sepihak. Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memberi pemaknaan baru terhadap sejumlah frasa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK

Cak Imin mengakui keputusan MK membatalkan ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden, memungkinkan PKB mengusung kader jadi capres. Namun ia mewaspadai jika terlalu banyak capres.

Putusan MK membatalkan syarat ambang batas calon presiden dan wakil presiden, menyebabkan potensi demokrasi lebih inklusif dan meningkatnya partisipasi pemilih di pilpres 2029.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbaru ihwal syarat nilai tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing (TOEFL) pada tes masuk kerja. Dalam Putusan Nomor 159/PUU-XXII/2024 dibacakan Jumat (3/1)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Partai Buruh menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Apa alasannya?