nusron wahid

KPK menyayangkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang absen sebagai saksi kasus korupsi dengan alasan agenda internal. Lembaga antirasuah menyebutnya kurang bisa mengatur waktu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan sudah tidak menjadi pengurus di Partai Golongan Karya atau Golkar.

Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari jabatannya di DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu, di tengah sorotan KPK terhadap kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR membantah isu pengunduran diri Menteri Nusron Wahid dan menegaskan belum ada rencana pergantian pimpinan, sambil memfokuskan pada pelayanan pertanahan.

Profil Nusron Wahid yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menjadi sorotan publik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyatakan akan membantu proses hukum KPK usai sejumlah petinggi Kementerian ATR ditetapkan sebagai tersangka kasus sertifikat HGB.

Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghilang dari publik pasca-OTT KPK. Muncul kabar kuat ia akan mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet pemerintahan.

Forum dialog bertajuk Kopdar dengan Mas Dar di UGM berlangsung ricuh saat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bicara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah menjamin dan mengakui hak pemilik tanah yang menjadi korban bencana Sumatra.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan hingga saat ini dirinya belum menandatangani permohonan hak guna usaha (HGU) di sektor pertanahan hingga 1,67 juta hektare.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan tidak akan memberi izin pembangunan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di atas lahan sawah. Ini alasannya.

Saat ditanya soal opsi diversifikasi pangan di Papua, Menteri Nusron Wahid menyebut pasokan sagu sudah cukup tetapi beras masih kurang.

Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan beras meningkat, sehingga diperlukan program cetak sawah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor IKN hingga 190 tahun.

Kurang optimalnya komunikasi publik bukanlah kondisi permanen yang tak bisa diperbaiki. Justru, ia adalah ruang strategis yang penuh potensi untuk ditata ulang.