Berita Pedagang Online Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.

Pemerintah memperketat aturan untuk pedagang online dengan mewajibkan NIB lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan rencana pemotongan PPh 22 sebesar 0,5% melalui marketplace mulai Juli 2026.

Keluhan seller soal potongan demi potongan di marketplace direspons pemerintah lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Aturan yang menjanjikan transparansi biaya marketplace ini mewajibkan adanya NIB.

Pemerintah memperketat aturan e-commerce, dengan mewajibkan marketplace menolak dan memblokir pedagang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha seperti NIB.

Tantangan baru bagi UMKM di lokapasar digital, di mana biaya layanan yang meningkat menggerus margin dan memunculkan wacana pentingnya kedaulatan digital.

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk mengatur biaya admin e-commerce guna memperkuat daya saing UMKM. Asosiasi E-commerce berharap kebijakan yang diambil bisa menjaga keseimbangan ekosistem digital.

Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA menyatakan perlu komunikasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk menyampaikan informasi secara sederhana kepada para penjual.

Pemerintah akan mengatur biaya admin seller atau pedagang yang diambil oleh platform e-commerce. Selain itu, mengatur harga minimal 11 kategori produk.

Shopee menaikkan biaya admin seller atau penjual mulai Januari 2026. E-commerce bernuansa oranye ini juga mengenakan biaya pre-order dan layanan Spaylater.

TOCO kebanjiran pedagang online di tengah tren kenaikan biaya admin seller di platform e-commerce lain. Marketplace baru bernuansa kuning ini menawarkan gratis biaya admin.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda penerapan PPh Pasal 22 bagi pedagang online, menunggu kondisi ekonomi yang lebih kondusif.

Jumlah pedagang online Indonesia yang berdagang secara global atau ekspor di Alibaba.com melonjak 60% lebih.

DJP Kemenkeu akan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada e-commerce besar terlebih dahulu, sebelum diperluas ke platform yang lebih kecil.

Kemenkeu resmi menerapkan pajak pedagang online sejak 14 Juli. Namun Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA mewaspadai penjual membebankan biaya ini ke konsumen.

Kemenkeu mengatur pemungutan Pajak Penghasilan dari pedagang online melalui e-commerce, mulai efektif dua bulan mendatang setelah penyiapan sistem.