PENGUSAHA: Info Terkini Pengusaha Indonesia - Kabar Hari ini

Pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan negara mencapai hampir Rp 500 triliun pada tahun depan, antara lain dari upaya mengejar para pengemplang pajak.

Pertamuda 2024 merupakan sekuel keempat. Dari tahun ke tahun, antusiasme mahasiswa mengikuti Pertamuda terus meningkat.

Harga CPO berpeluang naik hampir 30% menjadi sekitar 4.500 ringgit pada paruh pertama tahun depan.

Pengusaha menilai kenaikan UMP 2025 tak bisa mencapai 8% seperti tuntutan buruh karena kondisi ekonomi tengah lesu, terlihat dari deflasi selama lima bulan berturut-turut.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai kesepakatan terkait UMP 2025 penting agar pembangunan di dalam negeri dapat terjadi.

Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir ungkap rencana investasi besar para pengusaha batubara dalam bidang hiburan di IKN, mencakup taman safari dan fasilitas multi guna lainnya.

Para pengusaha masih mempertanyakan kemampuan kerja sama tim dan kecocokan jabatan dari para calon menteri dan wakil menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo - Gibran.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana memecah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti di periode pertama pemerintahan Jokowi.

Apindo meramalkan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP 2025 hanya mencapai 2,6% hingga 3,6%, jauh di bawah permintaan buruh sebesar 10%.

Presiden terpilih Prabowo Subianto fokus mengejar pengemplang pajak di sektor kelapa sawit, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 300 triliun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan telah meminta masukan pengusaha terkait pengaturan penjualan rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Kesehatan.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI menyebut, industri rokok elektrik tertekan oleh dampak pelemahan daya beli masyarakat.

Pengusaha mamperkirakan pengenaan cukai minuman berpemanis dapat mengerek harga produk pangan olahan hingga 30%.

Faktur pajak gabungan dan digunggung merupakan dua jenis faktur yang berlaku dalam sistem administrasi pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut ini ulasan mengenai perbedaan keduanya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menilai, penentuan arah pariwisata di Bali akan menyelesaikan dua masalah utama Pulau Dewata, yakni kemacetan dan manajemen sampah