Berita UU Cipta Kerja Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagaimana aturan cuti karyawan?

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

Serikat buruh mendesak pemerintah untuk menghitung UMP 2025 dengan formula baru usai keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Cipta Kerja.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

KSPI menilai UU Cipta Kerja menjadi salah satu penyebab 42.863 karyawan mengalami PHK selama Januari - Juli.

Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi beberapa bulan terakhir disebut akibat kondisi geopolitik. Situasinya bertambah runyam karena Indonesia kebanjiran produk dari luar negeri.

Titik lokasi demo buruh berikut akan dipenuhi ribuan buruh. Ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi, 5 juta buruh akan melakukan mogok nasional.

Pemerintah saat ini tengah merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa terus berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto.