Berita UU PDP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kominfo akan menerbitkan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi, yang memuat tentang sanksi jika data bocor hingga pengenaan ganti rugi.

Jika mengacu pada prinsip perlindungan data pribadi, pengumpulan data cukup seperlunya dan menggunakan sistem yang aman. Privacy by policy perlu di integrasikan dengan privacy by acrhitecture.

ELSAM menyoroti sejumlah dugaan kebocoran data pribadi di institusi pemerintah. Mereka meminta adanya aturan teknis yang lebih jelas sebagai turunan UU PDP.

Rentetan insiden dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Terbaru, giliran data MyIndihome milik PT Telkom Indonesia (Persero) dan data pemegang paspor milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kominfo menargetkan Peraturan Pemerintah yang memudahkan implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dapat dipublikasikan pada September 2023 untuk mendapat masukan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memastikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI tidak akan terjerat sanksi yang tercantum dalan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM mendesak BSI untuk memberi penjelasan secara komprehensif kepada nasabah.

GOTO mengintegrasikan tim khusus untuk perlindungan data pribadi. Tim ini dibentuk untuk mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Kadin Indonesia mengungkapkan jenis pekerjaan di bidang digital yang paling dicari pelaku usaha usai UU PDP atau Pelindungan Data Pribadi terbit. Apa itu? Dan berapa gajinya?

DPR RI resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Harapannya, aturan ini berfungsi sebagai benteng dari kebocoran data. Namun seberapa kuat UU PDP melindungi data masyarakat?

Indonesia telah mengalami banyak pelanggaran data dalam beberapa tahun terakhir. Mampukah UU PDP menjadi juru selamat data pribadi masyarakat?

Kasus kebocoran data pada tahun ini membuat resah publik karena hampir rutin terjadi setiap bulan. Yang terakhir, sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor di dunia maya.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan data pribadi menjadi data yang bersifat umum dan data spesifik.

UU PDP menyasar perusahaan atau individu pengendali data. Mereka bisa terkena sanksi administratif maupun pidana jika terjadi kebocoran data.

UU PDP mengatur ketentuan terkait pelanggaran kebocoran data, hingga tata cara pengenaan ganti rugi yang nantinya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.