Langkah Erick Thohir kerap membetot perhatian publik, termasuk dalam urusan bongkar-pasang pejabat teras di sejumlah badan usaha milik negara. Salah satu yang termutakhir yakni ketika Menteri BUMN ini mengubah kompoisi petinggi PT Telkom Indonesia pekan lalu. Beberapa nama dari partai politik menghiasai perusahaan pelat merah tersebut.
Tentu ini bukan yang pertama. Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, dia mengantongi apresiasi masyarakat. Di antara aksi yang menarik perhatian yakni saat merombak direksi PT Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Brompton. Dalam beberapa bulan, perombakan besar-besaran kemudian meluas ke belasan BUMN lain.
Punya latar belakang sebagai pengusaha, Erick memang berniat ‘bersih-bersih’. “Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya. Mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih,” kata Erick di Kementerian BUMN, tak lama setelah mulai bertugas, Rabu (23/10/2019) lalu.
Apakah ia berhasil membebaskan 142 perusahaan BUMN dari “belenggu” kepentingan politik? Setidaknya, para politisi hingga relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo kini menduduki komisaris BUMN. Dari sektor energi, perbankan, konstruksi, hingga telekomunikasi tak luput dari keberadaan orang partai.
Yang baru terpilih adalah Rizal Mallarangeng dan Wawan Iriawan sebagai Komisaris Telkom. Rizal merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024. Pria asal Makassar ini merupakan adik dari Andi Mallarangeng. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih berteduh di bawah ‘pohon beringin’.
Sedangkan Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Ia menjabat Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem.
(Baca: Tak Hanya Angkat Fajrin, Erick Thohir Rombak Total Manajemen Telkom)
Sebelumnya, yang sempat jadi sorotan adalah saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Punya gelar Sarjana Geologi, Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik. Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar, Gerindra dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Darmawan diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P.
Kemudian ada Triawan Munaf yang menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) itu juga merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.
Daftar ini masih akan panjang. Masuk sektor perbankan, di BRI ada nama Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen. Ia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Ada juga Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura. Zulhanar mundur dari posisinya sebagai bendahara partai setelah menjadi Komisaris BRI.
(Baca Juga: Fadli Rahman, Komisaris Milenial Subholding Pertamina Hulu Energi )
Sedangkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan. Ia kader PDIP yang menjabat komisaris independen. Kemudian, ada Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti Jokowi, ia juga merupakan politisi PDI-P.
Bagaimana kinerja bank-bank pelat merah tahun lalu? Berikut datanya:
Jika di sektor perbankan ada komisaris yang berasal dari partai politik, ada empat BUMN sektor konstruksi memiliki komisaris dari kalangan relawan. Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan konstruksi terbesar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar. Tiga di antaranya bahkan berstatus perusahaan publik.
Yang pertama, di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP ada Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.
