Para pelaku bisnis baru sedikit bernapas lega ketika pemerintah memutuskan masa transisi atas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan wajib mengikuti protokol kesehatan, sejumlah perkantoran dan pusat belanja di Jakarta kembali beraktivitas sejak pertengahan bulan lalu. Namun, sepekan terakhir, kasus positif Covid-19 kembali melejit.
Lonjakan orang yang terinfeksi corona ini cukup mengkhwatirkan seiring dengan beberapa daerah yang melakukan pelonggaran di masa transisi menuju normal baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengancam bakal kembali “mengurung” masyarakat di rumah jika penularan virus corona di wilayahnya tak bisa dikendalikan.
Tren kasus Covid-19 di Ibu Kota memang tengah meningkat. Pada Minggu (12/7) pasien baru bertambah 404 orang. Ini merupakan rekor tertinggi tambahan harian, walaupun angkanya kembali turun menjadi 281 orang pada Senin (13/7) dan 268 pada Selasa (14/7) hari ini.
Anies menyebutkan, positivity rate atau rasio kasus positif dibanding jumlah pemeriksaan spesimen di Jakarta meningkat drastis hingga 10,5%. Menurutnya, angka tersebut merupakan yang tertinggi selama masa transisi diterapkan sejak awal Juni 2020. Saat itu, positivity rate di Jakarta ada di bawah 5%, sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bagi wilayah yang hendak melonggarkan karantina.
“Hari ini Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan pada semua warga jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kami harus menarik rem darurat atau emergency break policy,” kata Anies dalam video yang diunggah akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta, Minggu (12/7).
Jika kebijakan itu diambil, warga akan dipaksa berkegiatan kembali ke rumah, seperti saat PSBB. Akibatnya, kegiatan ekonomi, agama, dan sosial terhenti. “Kita semua yang akan merasakan kerepotannya,” ujarnya.
(Baca: 4 Klaster Baru Penyumbang Lonjakan Kasus Corona di Indonesia)
Tingginya jumlah kasus baru di Ibu Kota juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas penanganan corona di Istana Merdeka, Senin (13/7), Jokowi meminta para menteri memberikan perhatian bagi kasus corona di Jakarta. “Saya harapkan yang disampaikan bukan laporan, tapi apa yang harus dikerjakan, problem lapangannya apa,” ujar Jokowi.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ada pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
(Baca: Kasus Naik, Jokowi Minta Gugus Tugas Kendalikan Covid di 8 Provinsi)
Jokowi memperkirakan penularan virus corona di Indonesia masih terus terjadi dan baru akan mencapai puncaknya dalam dua bulan ke depan. “Kalau melihat angka-angka, memang perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah pernah memprediksi puncak penularan virus corona di Indonesia akan terjadi pada Mei 2020 dan terus melandai hingga Juli 2020. Prediksi itu meleset. Dan Jokowi juga menyadari bahwa prediksinya kali ini juga bisa kembali meleset. “Oleh sebab itu, saya minta pada para menteri untuk bekerja keras.”
Jauh dari Normal
Sekitar dua bulan lamanya kegiatan usaha, termasuk mal harus tutup selama PSBB di berbagai daerah. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan kerugian yang diderita mencapai Rp 9,8 triliun. Lalu, bagaimana kondisinya kini?
Di Jakarta, pusat-pusat perbelanjaan bisa dibuka pada 15 Juni 2020 atau 10 hari sejak dimulainya masa transisi. Namun, beberapa tenant seperti bioskop dan tempat pijat yang lazim beroperasi di mal baru boleh dibuka pada 29 Juli 2020 mendatang.
Saat ini, rata-rata jumlah pengunjung pada hari kerja hanya 30%. Sedangkan pada akhir pekan meningkat sampai 40%. “Kami lihat di sini bahwa semakin kelas atas konsumennya semakin susah untuk datang ke mal karena ketakutannya semakin besar,” kata Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan.
(Baca: Pengelola Mal Sebut Pengunjung Sepi Karena Takut Tertular Covid-19)
Dengan jumlah pengunjung yang minim, pengusaha juga dibebani oleh tambahan biaya operasional. Sebab, pembukaan mal disertai protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya, membatasi pengunjung hingga 50% dari kapasitas, menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, hingga penggunaan disinfektan.
