Harga TBS Sawit Naik Tipis, Penyerapannya Kembali Normal Mulai Juni

Proses ekspor CPO diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2-3 pekan sehingga penyerapan tandan buah segar (TBS) dari petani sawit diperkirakan baru kembali normal akhir bulan depan.
Image title
21 Mei 2022, 14:14
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di wilayah Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang diduga menyebabkan
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di wilayah Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang diduga menyebabkan anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dan mengakibatkan perekonomian rumah tangga petani sawit se-Indonesia menjadi sangat tertekan.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit mulai merangkak naik setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk membuka kembali keran eskpor minyak goreng dan bahan bakunya. Pengusaha kelapa sawit memperkirakan, penyerapan TBS dari petani mulai kembali normal pada Juni 2022.

Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi menyatakan bahwa harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Jambi pada periode 20-26 Mei 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan senilai Rp 824 per kilogram, dari Rp 11.453 per kilogram menjadi Rp 12.277 per kilogram. Sementara harga Tanda Buah Segar (TBS) juga naik Rp 81 per kilogram dari Rp 2.191 per kilogram jadi Rp 2.272 per kilogram.

"Sementara itu untuk harga inti sawit pada periode kali ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp 1.676 dari Rp 9.228 per kilogram menjadi Rp 7.552 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, dikutip dari Antara, Sabtu (21/5).

Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi, kelompok tani sawit setempat, serta berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Advertisement

Sementara itu Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan penyerapan TBS dari petani kemungkinan baru berangsur normal pada Juni 2022. Hal itu karena tangki penyimpanan CPO milik pengusaha banyak yang penuh.

Dia mengatakan, sebagian besar produksi CPO di Indonesia dieskpor ke luar negeri. Oleh sebab itu, larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia menyebabkan produksi CPO menumpuk di tangki. Apalagi produksi CPO sempat naik setelah libur lebaran.

“Memang tidak secepat itu (bisa menyerap TBS kembali). Tapi minimal setelah larangan dibuka, eksportir mulai merencanakan produksi kembali,” ujarnya kepada Katadata.co.id.

Dia mengatakan, penyerapan TBS kemungkinan dimulai lagi dua pekan setelah ekspor dibuka. Namun penyerapan dalam jumlah normal diperkirakan baru dimulai akhir Juni 2022.

“Mungkin (saat akhir Juni) di beberapa daerah belum normal karena tangki pengusaha kepenuhan,” ujarnya.

Eddy mengatakan, proses ekspor CPO juga tidak serta merta bisa langsung dilakukan setelah larangan dicabut pada Senin (23/5). Proses ekspor membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu sehingga cadangan dalam tangki bisa dikeluarkan.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka lagi keran ekspor bahan baku minyak goreng mulai Senin (23/5). Langkah ini dilakukan setelah melihat adanya penambahan pasokan dan penurunan harga imbas larangan ekspor pada April lalu.

Selain itu, Jokowi juga mempertimbangkan nasib para pekerja industri sawit yang berjumlah 17 juta orang. Meski ekspor dibuka, namun pemerintah tetap akan mengawasi pasokan minyak goreng kepada masyarakat.

"Saya putuskan ekspor minyak goreng akan dibuka lagi pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam konferensi pers, Kamis (19/5).

Dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mulai diterapkan sejak 2015. Salah satu fungsi BPDPKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Namun faktanya, keberadaan badan pengelola dana sawit tersebut belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit, khususnya di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari masih terjadinya fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang cenderung turun yang ditetapkan pemerintah.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait