Pasang PLTS Atap, Nestle Harap PLN Bisa Beri Insentif
PT Nestle Indonesia berencana untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan atau EBT menggunakan panel surya jika mendapatkan insentif dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Namun demikian, PLN menyatakan masih harus mengkaji insentif yang diajukan oleh Nestle Indonesia.
Presiden Direktur Nestle Indonesia, Ganesan Ampalavanar, meminta agar PLN membeli surplus energi yang dihasilkan jika Nestle Indonesia menambah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di pabrik perseroan. Saat ini, sumber EBT yang digunakan Nestle Indonesia adalah uap hasil biomass boiler di Pabrik Kejayan, Jawa Timur, dan Pabrik Karawang, Jawa Barat.
"Dalam investasi memasang solar panel, salah satu keperluan yang kami butuhkan adalah bila kami memiliki surplus energi, kami harus diberi peluang untuk menjadi backlog supplier PLN," kata Ganesan dalam webinar Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2022 "Recover Stronger Recover Sustainable", Selasa (23/8).
Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan usulan Nestle Indonesia sudah berbeda dengan tujuan pemasangan PLTS atap, yakni gaya hidup hijau. Menurutnya, PLN harus melakukan kalkulasi ulang sebelum memberikan insentif tersebut.
Edwin menghitung biaya produksi energi dengan PLTS yang dilakukan PLN saat ini adalah US$ 0,04 - US$ 0,05 per kilowatt hour (kWh). Sementara itu, harga energi dari PLTS atap dapat mencapai US$ 0,1 per kWh atau setara dengan harga jual energi dari PLTS PLN saat ini.
"Tentu PLN perlu berkalkulasi lagi terhadap dampak finansialnya jika memenuhi permintaan insentif dari Nestle Indonesia," kata Edwin.
Selain itu, Edwin mengatakan, pabrikan akan menghadapi tantangan konsistensi cahaya matahari jika bergantung sepenuhnya pada PLTS atap. Oleh karena itu, PLN perlu menyiapkan sistem ketenagalistrikan yang cukup agar pergantian antara daya dari PLTS atap pabrik dan energi PLN dapat berjalan dengan mulus.
Kementerian ESDM mencatat total pemasangan PLTS atap hingga Juli baru mencapai 62 megawatt (MW). Angka ini masih jauh dari target 450 MW pada akhir tahun.
Oleh karena itu, pemerintah akan menjadikan pemasangan PLTS atap sebanyak 450 MW sebagai target 2023. Akan tetapi, Kementerian ESDM optimistis target pemasangan PLTS atap hingga 3.600 MW dapat terkejar.
Guna mengejar target tersebut, saat ini Kementerian ESDM sedang membahas ulang Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 26/2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Pemanfaatan PLTS Atap menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menggenjot pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di tanah air dalam mengejar target 23% EBT pada bauran energi nasional pada 2025.
Adapun salah satu poin yang dibahas yakni usulan tentang kapasitas maksimum yang boleh dipasang oleh konsumen. Dadan mengatakan, pihaknya juga menerima banyak aduan dari konsumen yang merasa keberatan dengan aturan PLN yang mengatur pemasangan PLTS maksimal 15% dari kapasitas listrik terpasang.
Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap mencapai 2.145 megawatt (MW) sepanjang 2021-2030. Dari jumlah tersebut, pembangunan PLTS atap akan didominasi untuk bangunan dan fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni 742 MW. Kelompok rumah tangga menyusul sebesar 648,7 MW.
Industri dan bisnis akan menjadi sektor yang menikmati PLTS atap dengan kapasitas mencapai 624,2 MW. Pembangunan PLTS atap untuk pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kelompok sosial ditargetkan sebesar 68,8 MW. Sedangkan, pembangunan PLTS atap untuk gedung pemerintah mencapai 42,9 MW.
