Jokowi Tolak Rencana Pemulangan Ratusan WNI Bekas ISIS ke Indonesia

Pemerintah akan mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI terduga ISIS dalam rapat terbatas.
Dimas Jarot Bayu
5 Februari 2020, 18:37
Jokowi tolak pulangkan ISIS
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo menyatakan secara pribadi menolak pemulangan WNI yang bergabung dalam kelompok teroris di antaranya ISIS.

Pemerintah belum mengambil keputusan untuk menerima kembali warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dalam kelompok teroris lintas batas atau foreign terorist fighter (FTF). Presiden Joko Widodo menyatakan secara pribadi tidak sepakat dengan rencana pemulangan WNI yang di antaranya pernah bergabung dengan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

"Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah akan mepertimbangkan secara detail untung rugi pemulangan WNI terduga teroris lintas batas. Setelah itu, pemerintah akan memutuskan apakah akan memulangkan atau tidak WNI terduga teroris lintas batas tersebut.  "Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.

(Baca: Mahfud Kaji 2 Skema Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD secara personal juga sependapat dengan Jokowi. Menurut Mahfud, WNI terduga teroris lintas batas itu berbahaya bagi penyebaran paham terorisme di Tanah Air. "Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Mahfud menilai paspor para WNI terduga teroris tersebut secara hukum bisa saja dicabut. Sebab, Mahfud menduga mereka pergi dari Indonesia secara ilegal ketika menjadi teroris.

Lagipula, Mahfud belum mengetahui apakah paspor mereka asli atau palsu. "Mungkin paspornya bisa dicabut. Itu artinya dia tidak punya status warga negara," kata Mahfud.

(Baca: Mahfud Sebut WNI Terlibat Terorisme Paling Banyak di Suriah)

Meski demikian, dia sebagai Menko Polhukam masih harus mengkalkulasi kembali rencana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas tersebut."Kami sedang mencari formula bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya," ujarnya.

Rencana pemulangan WNI bekas ISIS ini pertama kali disebut  Menteri Agama Fachrul Razi. Dia menyatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merencanakan memulangkan 600 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS ke Indonesia.

Advertisement
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait