PBNU Kritik 5 Poin Pasal UU Cipta Kerja: Jangan Semua untuk Komersial

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik proses legislasi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Beberapa pasal yang mendapat sorotan PBNU di antaranya ketenagakerjaan, sertifikasi halal,  hingga pendidikan. 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan untuk mengatur bidang yang sangat luas perlu kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.  Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang termaktub dalam 905 halaman.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id, Jumat (9/10).

Said mengatakan memahami upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki iklim usaha dan pemangkasan birokrasi. Namun, upaya tersebut tak boleh diciderai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial.

Dia juga menilai upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

NU menyatakan akan mendukung pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Said mengatakan mengajukan uji materi merupakan langkah yang tepat di saat pandemi corona demi mencegah penularan virus corona.

Namun, lembaga ini belum menyatakan dengan jelas apakah akan menempuh langkah tersebut. "Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Said.

Berikut lima poin pasal UU Cipta Kerja yang mendapat kritikan NU:

1. Pendidikan

NU menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Cipta Kerja, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Said menyebut aturan ini berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan sehingga pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya.  

"Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara," kata Said.  

2. Ketenagakerjaan

NU menilai pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility) dalam bentuk sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.