PBNU Kritik 5 Poin Pasal UU Cipta Kerja: Jangan Semua untuk Komersial

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik proses legislasi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Beberapa pasal yang mendapat sorotan PBNU di antaranya ketenagakerjaan, sertifikasi halal,  hingga pendidikan. 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan untuk mengatur bidang yang sangat luas perlu kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.  Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang termaktub dalam 905 halaman.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id, Jumat (9/10).

Said mengatakan memahami upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki iklim usaha dan pemangkasan birokrasi. Namun, upaya tersebut tak boleh diciderai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial.

Dia juga menilai upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

NU menyatakan akan mendukung pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Said mengatakan mengajukan uji materi merupakan langkah yang tepat di saat pandemi corona demi mencegah penularan virus corona.

Namun, lembaga ini belum menyatakan dengan jelas apakah akan menempuh langkah tersebut. "Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Said.

Berikut lima poin pasal UU Cipta Kerja yang mendapat kritikan NU:

1. Pendidikan

NU menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Cipta Kerja, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Said menyebut aturan ini berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan sehingga pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya.  

"Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara," kata Said.  

2. Ketenagakerjaan

NU menilai pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility) dalam bentuk sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.

Sehingga NU bisa memahami kerisauan para buruh dan pekerja terhadap Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun bagi pekerja PKWT (Pasal 59) meningkatkan risiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri.

"Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja," kata Said.

3. Tambang dan Lingkungan

NU menilai pemerintah menganakemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang. Hal ini terlihat dari pengenaan tarif royalti 0% sebagaimana tertuang di dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi.

Said mengatakan alih-alih mengubah isi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengokohkan dominasi negara dan oligarki, UU Cipta Kerja memperpanjang dan memperlebar karpet merah bagi pelaku usaha.

"Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang, yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat," kata dia.

4. Kemandirian Petani

NU menganggap Pasal 64 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berpotensi menjadikan impor sebagai soko goro penyediaan pangan nasional. Perubahan Pasal 14 UU Pangan menyandingkan impor dan produksi dalam negeri dalam satu pasal. Ini akan menimbulkan kapitalisme pangan dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan.    

5. Sertifikasi Halal

NU menilai semangat UU Cipta Kerja adalah sentralisasi, termasuk dalam masalah sertifikasi halal. Said menyebut Pasal 48 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan  mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga.  

"Sentralisasi dan monopoli fatwa, di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi," kata Said.

Said juga menyoroti kualifikasi auditor halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 yakni sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. "Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas."