Tertekan Tiongkok, Sekolah Bisnis Jack Ma Tak Berstatus Universitas

Image title
18 Mei 2021, 16:22
Jack Ma, Tiongkok, hapus universitas
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA.
Jack Ma selaku pendiri sekaligus Chairman Eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok mengisi acara Gelaran International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) 2018 di Nusa Dua Bali. (12/10).

Sekolah elit bisnis milik Jack Ma, diam-diam menghapus nama universitas pada semua referensi online. Kerajaan bisnis milik Jack Ma saat ini mengalami tekanan kebijakan anti-monopoli dari pemerintah Tiongkok.

Penghapusan label universitas membuat sekolah bisnis milik Jack Ma itu turun levelnya, menjadi menjadi Pusat Penelitian Kewirausahaan Hupan."Secara diam-diam Hupan University menghapus nama universitas menjadi Hupan saja," dikutip dari South China Morning Post pada Senin (17/5).

Penghapusan label universitas juga terlihat pada website dan akun media sosial sekolah bisnis itu. Pada akun WeChat misalnya, nama Hupan University sejak Senin (17/5) berubah menjadi Hupan.

Di Tiongkok pun viral cuplikan video seorang pekerja yang menghapus karakter Mandarin untuk nama universitas pada batu di salah satu gedung kampus Hupan. Penghapusan nama universitas ini lanjutan setelah tahun lalu Hupan menangguhkan perekrutan mahasiswa baru.

Padahal, sekolah bisnis Hupan sangat berpengaruh di Tiongkok. Universitas Hupan didirikan pada Januari 2015 sebagai lembaga bimbingan belajar privat bagi para pemimpin bisnis top di Tiongkok.  

Sembilan anggota pendiri sekolah bisnis itu antara lain pendiri Lenovo Liu Chuanzhi, Chairman Fosun Guo Guangchang, dan Shi Yuzhu dari Giant Interactive.

Hupan artinya danau. Sebab lokasinya di dekat danau Barat di ibu kota provinsi Zhejiang, Hangzhou, tempat Alibaba bermarkas.

Pada ulang tahun kelima Oktober 2020 lalu, Jack Ma sempat mengatakan bahwa sekolah bisnis itu telah menerima 11.788 lamaran dalam di kurun waktu lima tahun. Akan tetapi, sekolah hanya menerima 254 orang saja.

Hal tersebut membuat Hupan lebih sulit untuk dimasuki daripada sekolah bisnis di institusi elit Amerika Serikat (AS) seperti Harvard atau Stanford.

Meskipun Hupan tidak pernah mendapat izin resmi sebagai sekolah dari Kementerian Pendidikan Tiongkok, tapi Hupan terkenal sebagai sekolah bisnis berpengaruh karena sosok Jack Ma yang ada di belakangnya.

Akan tetapi, kini kepopuleran Hupan semakin meredup seiring dengan kerajaan bisnis milik Jack Ma yang ditekan Pemerintah Tiongkok.

Sejak tahun lalu, bisnis milik Jack Ma memang sudah menjadi sorotan pemerintah Tiongkok. Bermula dari lini bisnis keuangan milik Jack Ma, Ant Group yang berencana mencatatkan penawaran saham perdana atau IPO pada tahun lalu.

Ant Group diperkirakan meraup dana segar US$ 37 miliar (Rp 536,5 triliun) dari IPO itu. Nilainya bahkan mengalahkan rekor Saudi Aramco US$ 29,4 miliar (Rp 426,3 triliun) di bursa Riyadh pada Desember 2019.

Namun, IPO Ant Group batal setelah Jack Ma bertemu dengan bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBOC) pada awal November tahun lalu. Pertemuan dilakukan seminggu setelah Ma mengkritik PBOC, karena dianggap menghambat inovasi bisnis pinjaman online.

Sedangkan, otoritas Tiongkok menilai bahwa tata kelola afiliasi Alibaba itu di bawah standar, meremehkan persyaratan peraturan, dan terlibat dalam arbitrase peraturan. Bank sentral juga menganggap Ant menggunakan dominasinya untuk menekan pesaing dan merugikan kepentingan ratusan juta konsumen.

Setelah itu, Beijing pun meningkatkan pengawasan terhadap Alibaba dan Ant Group. Pada akhir tahun lalu, PBOC juga memanggil eksekutif Ant Group dan meminta untuk merombak bisnis agar hanya berfokus pada bisnis fintech pembayaran.

“Kami meminta mereka ‘memperbaiki’ layanan pinjaman, asuransi, dan manajemen kekayaan atau investasi,” kata PBOC dalam pernyataan resmi, dikutip dari Bloomberg, akhir tahun lalu.

April lalu, pemerintah Tiongkok juga mendenda Alibaba setara dengan 4% dari pendapatan perusahaan pada 2019. Badan Regulasi Pasar Tiongkok (SAMR) menjatuhkan denda kepada Alibaba karena dianggap melakukan praktik yang memaksa pedagang untuk memilih salah satu dari dua platform, alih-alih dapat bekerja dengan keduanya.

"Kebijakan ini menghambat persaingan di pasar ritel online Tiongkok dan melanggar bisnis pedagang di platform dan hak serta kepentingan konsumen yang sah," kata SAMR dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNBC Internasional pada April lalu (8/4).

Menurut SAMR, strategi bisnis seperti itu juga memungkinkan Alibaba untuk meningkatkan posisinya di pasar dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil.

Selain denda, regulator mengatakan Alibaba harus mengajukan pemeriksaan sendiri dan laporan kepatuhan ke SAMR selama tiga tahun.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait