Wapres JK Mengaku Pemerintah Sulit Atasi Ketimpangan Ekonomi

Dimas Jarot Bayu
9 Agustus 2017, 17:42
jokowi dan jk
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui jika ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia masih cukup besar. Persoalan ketimpangan ini yang sedang menjadi perhatian pemerintah dan segera diselesaikan.

Jusuf Kalla menyoroti salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi yang tinggi adalah besarnya perbedaan pendapatan di masyarakat. Dia ketimpangan tersebut bisa ratusan kali lipat jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya.

"Antara UMR (Upah Minimum Regional) dengan gaji profesional yang tinggi mungkin bisa 100 kali perbedaannya," ujar Kalla dalam Indonesia Development Forum di Jakarta, Rabu (9/8).

(Baca: Bappenas: Bisnis Online Bisa Pengaruhi Jumlah Kemiskinan)

Kalla mengatakan tidak mudah untuk menurunkan angka ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selain menurunkan ketimpangan,  pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Alhasil, pajak selalu diturunkan secara bertahap agar mampu memberikan gairah investasi.

"Kami tentu dilematis karena walaupun perbedaannya antara yang kaya dan miskin, pajak selalu kami turunkan bertahap untuk memberikan gairah investasi," kata Kalla.

Langkah-langkah afirmasi yang dilakukan pemerintah guna mengatasi ketimpangan ekonomi dinilai belum cukup optimal. Pasalnya, penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia cenderung melambat.

Untuk itu, Kalla menilai pemerintah harus semakin gencar melakukan intervensi dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. Hal ini, kata Kalla, dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

"Memperbaiki kesenjangan tentu meningkatkan pendapatan di kalangan bawah atau pendapatan yang miskin," tutur Kalla.

(Baca juga: Ekonomi Dipatok 5,2 Persen, Pemerintah Target 2 Juta Kesempatan Kerja)

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya menekan pengeluaran masyarakat. "Dalam mengurangi pengeluaran tentu kami tahu semua kita telah berikan banyak subsidi, baik listrik, BBM, pupuk. Kami pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014," kata Kalla.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menilai perlunya pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki ketimpangan. Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur penting untuk membangun konektivitas sehingga ketimpangan antar wilayah dapat teratasi.

"Tanpa konektivitas tidak bisa apa-apa. Ada lahan pun tidak banyak yang bisa dilakukan," ucap Darmin.

Darmin juga menilai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengatasi ketimpangan. Untuk itu, pemerintah tengah mengembangkan pendidikan vokasi guna meningkatkan kualitas sdm tersebut.

"Intinya kami harus mengubah banyak pendidikan umum menjadi vokasi," kata Darmin. 

 (Baca juga: Sri Mulyani: Sejak 2013 Pertumbuhan Ekonomi Sulit Kurangi Kemiskinan)

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait