Prediksi Ekonomi Membaik, Pemerintah Bongkar APBN 2017

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor dan impor yang signifikan dalam RAPBN 2017. Ekspor ditargetkan tumbuh menjadi 4,8 persen dari 0,1 persen pada APBN 2017.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
6 Juli 2017, 16:50
Darmin Nasution
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah merevisi hampir seluruh asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yang dibahas bersama dengan parlemen. Pemerintah memproyeksikan perbaikan ekonomi dengan mematok target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 persen (year on year) dari  5,1 persen pada APBN 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perbaikan ditunjukkan seluruh indikator pendorong ekonomi, tidak hanya konsumsi rumah tangga. "Yang perlu dicatat, untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia, motor pengeraknya mulai lengkap. Tadinya pincang, karena ekspor-impornya negatif terus selama sekian tahun terakhir," ujar dia saat Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), diperkirakan naik 5,1 persen dari target 5 persen dalam APBN. Konsumsi rumah tangga diprediksi meningkat sebagai efek dari belanja pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

(Baca: Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi)

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor dan impor yang signifikan. Darmin mengatakan ekspor dalam RAPBN-P dipatok tumbuh 4,8 persen. Padahal dalam APBN, pemerintah hanya menargetkan sebesar 0,1 persen. Dia mengatakan ekspor akan didorong harga komoditas global yang meningkat. Adapun target impor menjadi 3,9 persen di RAPBN-P, dari sebelumnya hanya 0,2 persen.

"Perbaikan ekspor-impor beberapa bulan terakhir akan menambah penghasilan masyarakat, terutama ekspor yang berasal dari sektor perkebunan dan industri, yang harganya relatif membaik belakangan ini," kata Darmin.

Sementara itu pemerintah mengerem pertumbuhan konsumsi pemerintah, dari 4,8 persen menjadi 4,6 persen sepanjang tahun. Penyebabnya, pemerintah menghemat belanja barang sebesar Rp 16 triliun. Selama semester pertama 2017, realisasi belanja negara pun hanya hanya tumbuh 2,7 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Selain itu, laju inflasi dalam RAPBN-P 2017 menjadi 4,3 persen dari target 4 persen pada APBN 2017. Darmin menjelaskan laju inflasi meningkat disebabkan faktor harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (administered price).

(Baca: Kementerian ESDM Taksir Subsidi Elpiji Membengkak Jadi Rp 42 Triliun)

Pemerintah juga mengubah asumsi harga asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dari US$ 45 per barel menjadi US$ 50 per barel. Berikut dengan asumsi nilai tukar rupiah juga diubah dari Rp 13.300 menjadi Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah menjadi lebih rendah karena perkiraan Bank Sentral AS, The Fed akan menyesuaikan kebijakan moneternya tahun ini.

Selain itu, asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pun diubah menjadi 5,2 persen, dari sebelumnya 5,3 persen. Karena minat investor terhadap investasi di Indonesia menunjukan perbaikan, terutama setelah lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi.

Dari keseluruhan asumsi makro, hanya lifting minyak dan gas yang tidak berubah. Lifting minyak tetap 850 ribu per barel per hari. Sementara lifting gas juga tetap, sebesar 1,15 juta barel per hari.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait