Asumsi Makro RAPBN 2018 Dibawa ke Paripurna DPR Pekan Depan

Dalam asumsi makro RAPBN 2018 pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2-5,6 persen. Angka ini revisi dari usulan pemerintah sebelumnya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1 persen.
Desy Setyowati
6 Juli 2017, 11:50
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Persetujuan ini menjadi dasar pembahasan Nota Keuangan oleh pemerintah.

Banggar DPR menilai asumsi makro yang diajukan pemerintah dinilai realistis. Hasil kesepakatan ini rencananya akan dibawa ke Sidang Paripurna terdekat pada 11 Juli 2017.

"Saran pemerintah yang dimasukkan di asumsi makro ekonomi maupun kebijakan defisit (anggaran) secara substansi enggak masalah. Maka dari itu, hasil panitia kerja (panja) kami sepakati," ujar Ketua Banggar Aziz Syamsudin saat Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah, kemarin (5/7) sore.

(Baca: Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi)

 

Dalam asumsi makro RAPBN 2018 pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2-5,6 persen. Angka ini revisi dari usulan pemerintah sebelumnya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan pertumbuhan ekonomi memang harus didorong lebih tinggi untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diyakini sebagai kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Selain pertumbuhan ekonomi, rapat menyetujui inflasi 2,5-4,5 persen tahun depan, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 4,8-5,6 persen dan nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 13.300-Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sedangkan, harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45-US$ 55 per barel. Sementara lifting minyak dan gas tetap, masing-masing sebesar 771-815 ribu barel per hari dan 1,19-1,23 juta barel per hari setara minyak.

Adapun target defisit anggaran pada kisaran 1,9-2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perkiraan belanja negara sebesar Rp 2.204 triliun - Rp 2.349 triliun atau sekitar 15,1-16 persen dari PDB dan pendapatan negara sekitar 12,9-14,1 persen dari PDB.

Dalam RKP 2018, Banggar DPR meminta pemerintah menambah anggaran untuk vaksinasi balita dan anak dan menambahkan komoditas bawang putih dalam prioritas ketahanan pangan. Dua usulan ini disepakati oleh pemerintah.

Di samping itu, Banggar meminta pemerintah dan Bank Indonesia memantau eksposur utang swasta termasuk badan usaha milik negara.  "Disepakati, pemerintah dan BI diminta pemantauan eksposure utang swasta dari luar negeri termasuk BUMN agar risiko terhadap perekonomuan bisa dimonitor," kata Aziz.

(Baca: Sri Mulyani Anggap Bahaya Usulan DPR soal Kelola Utang Swasta)

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait