Warga Miskin Tanpa KTP Bisa Terima BLT Dana Desa Rp 600 ribu per Bulan

Pemerintah mempermudah persyaratan memperoleh BLT dana desa.
Agatha Olivia Victoria
27 April 2020, 19:27
BLT Desa, warga miskin, pandemi corona, covid-19
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
Seorang warga memperlihatkan dana sadakah di Aula Kantor Desa Cot Seulamat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Minggu (12/4/2020). Kini penerima BLT desa tak perlu menunjukkan KTP.

Pemerintah mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa bagi warga miskin terdampak virus corona atau Covid-19. Salah satunya, penerima bantuan bisa mendapatkan BLT tanpa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan penerima BLT desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) kini tak perlu repot. "Kalau tidak punya NIK tetap bisa menerima dengan mencatat alamat ditulis selengkapnya sebagai bagian pertanggungjawaban," ujar Abdul dalam konferensi video di Jakarta, Senin (27/4).

Langkah tersebut untuk memberikan kemudahan bagi yang membutuhkan. Pendataan penerima yang berhak mendapatkan BLT desa akan dilakukan dari tingkat rukun tetangga (RT)."Pendataan dengan tiga orang pada tiap RT karena kita yakin masyarakat desa jauh lebih tau siapa yang berhak," katanya.

(Baca: Pemerintah Salurkan BLT Desa Rp 70 M ke Warga Miskin Terdampak Corona)

Meski begitu, sinkronisasi data menurut Abdul akan tetap dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih. Pendataan yang akan menjadi rujukan yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di dalamnya, terdapat keseluruhan data yang telah terjangkau bantuan, baik bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), dan kartu prakerja. "Sehingga yang menerima BLT desa adalah yang belum mendapatkan PKH, bansos, maupun kartu prakerja. Ukuran utamaanya miskin dan kehilanagan mata pencaharian," ujarnya.

Anggaran BLT dana desa yang disalurkan pemerintah ke tiap desa berbeda-beda. Kriterianya, desa yang mendapatkan anggaran Rp 800 juta akan dipotong maksimal 25% untuk BLT. Sedangkan desa yang mendapat Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar akan dipotong 30%. Untuk desa dengan anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar akan dipotong 35%.

Abdul menyebutkan, total dana desa yang akan dialokasikan menjadi BLT sebesar Rp 22 triliun untuk 74.953 kabupaten di Indonesia. Dari anggaran ini, setiap keluarga terdampak corona nantinya berhak mendapat BLT Rp 600 ribu per bulan sebanyak tiga kali.

Hingga saat ini, Abdul mengaku sudah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 70 miliar. Dana ini diberikan kepada warga miskin yang terdampak pandemi corona di 8.157 desa di 76 kabupaten.

(Baca: Kementerian Desa Beri Rp 1,8 Juta ke Korban PHK dan Warga Miskin)

Advertisement
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait