Negosiasi Perdagangan Bebas dengan Australia Dikebut Bulan Depan

Beberapa poin yang akan dibahas antara lain soal perdagangan daging sapi, penerapan kemasan kosong (plain packaging), hingga tarif bea masuk gula di kawasan ASEAN.
Ameidyo Daud Nasution
25 November 2016, 19:23
Pelabuhan Ekspor
Agung Samosir|KATADATA

Pemerintah Indonesia masih berupaya menyelesaikan pembahasan perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Mulai awal bulan depan, pembahasannya akan dipercepat dengan meliputi beberapa poin penting.

Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita mengatakan akan bertemu dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, serta Investasi Australia Steven Ciobo pada awal Desember nanti. Agendanya adalah membahas kelanjutan negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia - Australia atau Indonesia - Australia Free Trade Agreement (FTA). 

Enggar, panggilan akrab Enggartiasto, menjelaskan pembicaraan itu nantinya merupakan lanjutan proses negosiasi  yang telah dimulai ketika dia mengunjungi Australia beberapa waktu lalu. Kini, kunjungan Menteri Perdagangan Australia tersebut diharapkan dapat mempercepat pembahasan beberapa poin penting dalam kerjasama dagang tersebut.

(Baca: Efek Trump, Pemerintah Fokus Ekspor ke Eropa, Australia, Jepang)

Apalagi, kedua negara menargetkan perjanjian perdagangan bebas tersebut dapat disepakati akhir 2017. "Kami akan speed up dengan kedatangan Menteri Perdagangan Australia," kata Enggar di Jakarta, Jumat (25/11).

Beberapa poin yang akan dibahas antara lain soal perdagangan daging sapi, penerapan kemasan kosong (plain packaging), hingga penerapan tarif bea masuk gula di kawasan ASEAN.

Menurut Enggar, poin-poin ini dapat memakan waktu pembahasan yang lama. Jadi, perlu pembicaraan yang intens untuk mencari kesepakatan. "Terutama ada soal plain packaging yang sengketanya kami selesaikan di World Trade Organization (WTO)," katanya.

(Baca: Efek Trump, Pengusaha Minta Pemerintah Ubah Strategi Dagang)

Selain itu, Enggar menjelaskan, pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Lima, Peru, beberapa hari lalu, membahas kerjasama ekonomi dengan 12 negara. "Ini sebagai bentuk kita mencari pasar - pasar baru," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dagang dengan negara-negara selain Amerika Serikat (AS). Sebab, pasar AS diperkirakan bakal makin sulit ditembus dengan adanya kebijakan-kebijakan protektif dari presiden terpilihnya, Donald Trump.

(Baca: Kadin dan Uni Eropa Rintis Kerjasama Dagang dan Investasi)

Di bawah kepemimpinan Trump, Lembong meramal, program kerjasama dagang di kawasan Pasifik, yaitu Trans Pacific Partnership (TPP), yang dimotori AS bakal meredup. Selain itu, AS akan menerapkan pajak impor yang lebih tinggi. “Mengingat AS akan lebih sulit, maka kita harus lebih gencar mengejar pasar ekspor ke Eropa, Australia, Jepang."

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait