Pemerintah Buat Program Ungkit Daya Beli Lewat Properti & Pertanian

Kelebihan dari program itu adalah dapat segera berjalan dan menghasilkan efek berantai bagi perekonomian.
Image title
Oleh Yudi S.A.
8 Agustus 2017, 07:00
Belanja diskon
Katadata | Agung Samosir

Pemerintah berencana meluncurkan sebuah program yang dapat membantu mendorong sektor properti dan pertanian. Tujuan akhir program ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat di tengah stagnasi ekonomi hingga paruh pertama tahun ini.

Program untuk mengungkit daya beli tersebut akan melibatkan proyek kecil sampai menengah, serta meluas di banyak wilayah di Indonesia. “Dana yang akan digunakan berasal dari non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar sumber Katadata di pemerintahan, Senin (7/8).

Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail, karena pemerintah belum mengumumkan secara resmi proyek tersebut.

Yang jelas, kelebihan dari program itu adalah dapat segera berjalan dan menghasilkan efek berantai bagi perekonomian. Hal ini berbeda dengan proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Proyek tersebut juga baru menghasilkan dampak kepada masyarakat setelah tiga sampai lima tahun kemudian.

Di sisi lain, pendanaan dari luar APBN untuk program pengungkit daya beli masyarakat tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Di antaranya perbankan, investasi swasta, ataupun dana pensiun seperti PT Taspen (Persero).

Sejak menjabat pada Oktober 2014, Presiden Jokowi memang banyak mengalokasikan anggaran untuk program jangka panjang, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Tujuannya adalah meningkatkan investasi dan memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, yang lebih fokus pada strategi-strategi jangka pendek untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Strategi itu antara lain, subsidi energi ratusan triliun rupiah setiap tahun dan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini lebih langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi dampaknya akan langsung hilang dalam waktu satu tahun.

Program lain yang akan diluncurkan untuk mengungkit daya beli adalah pemberdayaan petani kelapa sawit dengan program sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Hasil dari kelapa sawit ini hanya untuk konsumsi domestik, tidak boleh diekspor supaya tidak menekan harga pasar internasional.

Stagnasi perekonomian tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (7/8), bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 sebesar 5,01%. Angkanya sama dengan kuartal I dan di bawah ekspektasi pemerintah.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal II tumbuh 4,95%, sementara pengeluaran pemerintah terkontraksi sebesar 1,9%, Adapun, pertumbuhan investasi mencapai 5,35%, sedangkan konstruksi tumbuh 6,96%.

Kepala BPS Suhariyanto mengakui pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini di bawah ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi bahkan melambat dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 5,18%. "Tapi masih lumayan bagus di tengah ekonomi global yang tidak pasti," kata dia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/8).

Ekspor tercatat tumbuh 3,36% dan impor tumbuh 0,55%, jauh melambat dari kuartal sebelumnya yaitu ekspor 8,04% dan impor 5,02%.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dalam perekonomian Indonesia pada kuartal II. “Ini menunjukkan kelenturan konsumsi rumah tangga, walaupun pemerintah melakukan rasionalisasi fiskal seperti mengalihkan konsumen listrik 900 VA ke tarif nonsubsidi,” kata Myrdal Gunarto, ekonom dari Maybank, dalam laporan analisanya yang dikirim kepada klien institusi. 

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait