OJK dan BI Akan Satukan Laku Pandai dengan Keuangan Digital

"Jadi satu agen layanan keuangan. Tahun ini tidak ada lagi dualisme agen Laku Pandai atau agen LKD."
Miftah Ardhian
16 Mei 2017, 17:02
Bank digital
Arief Kamaludin|KATADATA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berencana mengintegrasikan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dengan Layanan Keuangan Digital (LKD). Penyatuan kedua layanan perbankan tersebut pada tingkatan keagenan dan produknya sehingga mempercepat inklusi keuangan nasional.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Eko Arianto menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada tahun 2019. Untuk itu, OJK bersama dengan BI harus bisa mengeluarkan terobosan baru untuk mencapai target tersebut.

Salah satu caranya adalah OJK dan BI berencana mengkolaborasikan agen Laku Pandai dan LKD dalam satu kesatuan. "Jadi satu agen layanan keuangan. Tahun ini tidak ada lagi dualisme agen Laku Pandai atau agen LKD," ujar Eko saat konferensi pers mengenai keuangan digital di Jakarta, Selasa (16/5).

(Baca: Keamanan Jadi Masalah Utama Layanan Keuangan Digital Indonesia)

Namun, Eko menekankan, bukan hanya mengkolaborasikan kedua agen program-program inklusi keuangan tersebut, tapi produk jasa keuangan yang dijajakannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, OJK dan BI harus bisa menyusun model bisnis yang tepat untuk para agen layanan keuangan tersebut.

Lebih dari itu, yang terpenting adalah meningkatkan pengawasan untuk menjamin keamanan Laku Pandai dan LKD. Untuk itu, Eko mengatakan, OJK dan BI masih akan membahas lebih lanjut rencana pengintegrasian kedua program inklusi keuangannya masing-masing.

Salah satu yang disorot adalah perlu atau tidaknya menerbitkan aturan baru. Menurut Eko, apabila di dua aturan yang ada yakni Peraturan OJK (POJK) dan Peraturan BI (PBI) masih ada ruang untuk melakukan hal ini, maka, tidak perlu adanya peraturan baru yang menaungi rencana tersebut.

"Mau nanti POJK atau PBI atau sekadar Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama, bisa kami lihat lagi, yang terpenting komitmennya untuk melakukan bersama," ujar Eko.

OJK sebelumnya menargetkan satu juta agen Laku Pandai hingga tahun 2020. Per Maret 2017, agen Laku Pandai mencapai sekitar 300 ribu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya integrasi ini, menurut Eko, target satu juta agen juga akan digabungkan dengan agen dari program LKD.

Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky P. Wibowo mengatakan, BI juga tengah mengkaji rencana integrasi program LKD dengan Laku Pandai milik OJK. Rencana ini nantinya akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

"Memang secara desain agennya akan lebih besar dan memang kebutuhan itu (inklusi keuangan) membutuhkan agen," ujar Pungky. (Baca: Penetrasi Internet Melalui Ponsel Tingkatkan Akses ke Perbankan)

Sebagai informasi, terdapat perbedaan di antara kedua program inklusi keuangan tersebut. Program LKD yang dijalankan dan diawasi oleh BI saat ini lebih digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial dan menyediakan fasilitas transaksi pembayaran. Sedangkan Laku Pandai yang dijalankan OJK fokus pada akses masyarakat untuk membuka tabungan di bank.

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait