Badan Penerimaan Negara Tetap Berkoordinasi dengan Kemenkeu
KATADATA ? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji roadmap pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Badan ini diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja berbagai unit kerja yang selama ini bertugas menagih besaran penerimaan negara. Terutama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, bentuk apapun dari badan tersebut harus nantinya harus tetap memperhatikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Hal ini mengingat begitu rentannya posisi penerimaan negara dalam sisi fiskal perekonomian nasional.
?Kalau tidak diatur oleh satu tangan maka sulit untuk membuat kebijakan fiskal yang sustainable dan sehat,? tutur Kiagus yang ditemui Katadata, Rabu (6/8).
Selain memprioritaskan pembahasan BPN sebagai program akhir masa pemerintahan ini, Kiagus mengaku, pihaknya juga telah memiliki roadmap sendiri tentang pengembangan institusi Kementerian Keuangan dalam lima tahun ke depan. Dalam roadmap tersebut upaya pengembangan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai ikut dimasukkan.
?Mungkin itu juga akan jadi salah satu alternatif. Banyak yang akan berubah, jadi nanti disesuaikan dengan tantangan, capaian yang kita harapkan nanti. Itu tentu akan ada perubahan-perubahan tertentu,? terangnya.
Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Darussalam mengatakan, pembentukan BPN merupakan gagasan lama yang harus segara direalisasikan. Menurutnya, pembentukan sebuah badan untuk mengatur penerimaan negara secara terpisah dari Kemenkeu akan meningkatkan capaian penerimaan seperti yang terjadi di beberapa negara yang telah menerapkannya.
