Reformasi Kelembagaan Atau Mengejar Target Penerimaan
KATADATA ? Dosen Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengatakan semestinya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang terpilih nantinya, tidak langsung dibebani oleh target pajak. Pimpinan pajak terlebih dahulu melakukan pembenahan struktural terlebih dahulu sebelum mengejar target penerimaan.
Dia yakin jika kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah membaik, penerimaan pajak pun akan ikut naik. ?Target pajak itu hanya jangka pendek saja. Kalau sudah ada reformasi di DJP, pencapaian (target penerimaan) itu hanya konsekuensi logis saja,? kata Darussalam dalam diskusi bertajuk ?Siapa Pantas Jadi Dirjen Pajak?? di Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut dia, Dirjen Pajak perlu mengubah paradigma target penerimaan, tidak hanya dari perusahaan atau instansi saja. DJP harus mulai beralih untuk mengejar pajak orang pribadi. Saat ini penerimaan pajak perorangan masih 0,4 persen, padahal di Amerika Serikat (AS) saja sudah 47 persen. (Baca: Pemerintah Akan Rombak Sistem Perpajakan)
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi Mardiasmo pun sepakat perlu ada reformasi struktural di DJP. Target penerimaan pajak pun semestinya lebih rasional. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan Dirjen Pajak yang baru, harus bisa meningkatkan penerimaan pajak hingga 32,5 persen dari target anggaran 2015. Tambahan targetnya mencapai Rp 600 triliun, menjadi Rp 1.846 triliun.
Mardiasmo menyadari keinginan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan target pajak, lantaran potensi penerimaan negara dari sektor ini memang besar. Masalahnya upaya meningkatkan setoran pajak akan membutuhkan waktu yang cukup lama. (Baca: Menkeu Pilih Fokus Kejar Penerimaan Dibanding Rombak Ditjen Pajak)
?Ini (target pajak) memang berat. Karena Presiden Kerja inginkan fiskal space naik. Dana pembangunan naik, yang akan diberikan ke masyarakat menengah ke bawah. Jadi gap kaya dan miskin tidak terlalu jauh,? ujar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo berpendapat Dirjen Pajak yang baru, harus bisa mengumpulkan setoran pajak sesuai target. Bahkan, perlu ada kontrak jika Dirjen Pajak tak mencapai target pajak maka akan langsung mengundurkan diri.
Yustinus berharap, tidak ada lagi konstelasi politik dan ekonomi yang masuk dalam kandidat Dirjen Pajak untuk mengamankan kelompok kepentingan tertentu. Makanya dia mengusulkan, agar calon orang nomor satu di DJP ini tidak memiliki hubungan dengan konglomerat maupun politisi.
?Jangan sampai kandidat yang ada disusupi kelompok kepentingan, yang kemungkinan besar berpotensi jadi pengempang pajak,? kata Yustinus.
