Menkeu Pilih Fokus Kejar Penerimaan Dibanding Rombak Ditjen Pajak
KATADATA ? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lebih memilih menggenjot setoran dibanding merombak struktur Direktorat Jenderal Pajak. Alasannya, perombakan lembaga otoritas pajak membutuhkan waktu lama dan rumit.
"Lebih baik kejar target dulu daripada mengubah organisasi karena rumit," ujar Bambang di Jakarta, Senin (1/12).
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, berkembang rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Alasannya, selama ini ruang garap Ditjen Pajak masih terbatas. Rasio jangkauan pajak yang masih kecil maka menghasilkan rasio pajak yang rendah. Padahal luasnya jangkauan pajak bergantung pada organisasi, anggaran, jumlah pegawai dan infrastrukturnya. (Baca: Dirjen Pajak: Anggaran BPN Diusulkan 1 Persen dari Penerimaan Pajak)
Bambang mengatakan perombakan kelembagaan itu akan memakan banyak waktu karena harus mengubah undang-undang dan aturan teknis lainnya. Untuk saat ini, Kementerian Keuangan akan menguatkan organisasi Ditjen Pajak mulai dari perlindungan sistem hukum, akses data dan kepegawaian. "Kami akan bicarakan dengan presiden dan menyiapkan formatnya," ujarnya. (Baca: Pembentukan BPN Dinilai Bisa Tingkatkan Setoran Pajak)
Menkeu mengakui sulitnya mengatasi masalah sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Pajak. Yang bisa dilakukan menurut dia untuk saat ini adalah adanya fleksibilitas dalam proses rekruitmen pegawai.
Presiden Joko Widodo sendiri meminta penerimaan pajak bisa ditingkatkan hingga Rp 600 triliun. Menurut Bambang presiden berjanji memenuhi kebutuhan Ditjen Pajak untuk mencapai target itu. "Presiden akan support apapun yang dibutuhkan," ujarnya.
Untuk itu diperlukan Direktur Jenderal Pajak, yang kini tengah diseleksi memiliki terobosan inovatif untuk memaksimalkan kinerja. Kementerian Keuangan telah mengumumkan 28 peserta yang lolos tahapan administrasi. Rencananya Panitia Seleksi akan merilis calon Dirjen Pajak yang lolos seleksi tahap kedua yaitu penulisan makalah. Tiga nama terbaik akan diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebelum diputuskan presiden. (Baca: Kemenkeu Loloskan 28 Calon Dirjen Pajak)
