Boediono dan Penggalan Krisis Ekonomi Indonesia
Sudah bertahun-tahun buku itu teronggok dalam lemari. Dia tak pernah melihat catatan kuliahnya tersebut sejak meninggalkan Yogyakarta dan memutuskan ke Ibu Kota Jakarta.
Usai melepaskan jabatan Wakil Presiden pada 2014, Boediono “pulang kampung”. “Setelah saya selesai jadi Wapres, saya cari kerjaan. Jadi, saya buka lagi catatan yang kalau dipoles sedikit, di-update, akan ada gunanya bagi publik,” kata Boediono, Senin, 15 Agustus 2016. (Baca: Boediono "Peringatkan" Pemerintah Bahaya Krisis Finansial).
Mengenakan kemeja putih dipadankan celana abu-abu, di atas podium, dia mengisahkan proses panjang ekonomi Indonesia di hadapan sekitar 200 peserta Indonesia's Economy: Review on Financial and Banking Sector di Universitas Atmajaya, Jakarta. Sebagian cerita ia nukil dari catatan tersebut.
Di sana diungkapkan pandangannya bahwa belajar ekonomi bukan semata belajar logika ekonomi melalui diagram ujian dan sejenisnya. “Dalam praktik, di bidang manapun, perbankan dan lain-lain, perlu ada isi empiris, bukan hanya yang membuat daftar angka dari buku statistik tapi cerita empiris dari negara kita sendiri. Banyak hal yang kita hadapi hari ini terjadi di masa lalu,” ujarnya.
Dari sini, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu lalu memaparkan dua pelajaran dalam menghadapi krisis. Sampel yang diambil berasal dari situasi dalam negeri pada 1950-an. Kisah krisis lainnya terkait kondisi global seperti yang terjadi pada 1997-1998 dan 2007-2008.
Pada 1950-1965, kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini, Indonesia belum memiliki pengalaman mumpuni menghadapi situasi ekonomi dan politik setelah merdeka. Minimnya pengalaman terlihat dari usia rata-rata kabinet yang hanya 10 bulan. (Baca: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Rapuh).
Akibatnya, keuangan negara menjadi sandra politik sehingga kebijakan pengelolaan keuangan negara tidak dibatasi dengan rambu-rambu yang aman. Utang lalu meningkat dan Bank Indonesia dipaksa membayar biaya politik yang begitu besar tersebut.
Pada masa itu, inflasi mencapai level 20 persen, angka yang tergolong “biasa” di zaman itu. Namun, karena persoalan utang dan defisit anggaran tak lantas diatasi kemudian berdampak pada peningkatan inflasi yang menanjak hingga ratusan persen pada 1960-an. Akibatnya, jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harus dibenahi lagi oleh bank sentral.
Pemerintah waktu itu kesulitan menghadapi karena waktunya terbatas dan tidak ada standar bagaimana mengelola keuangan negara yang baik dan sustainable."
Dari peristiwa tersebut, dia menyampaikan bahwa hal yang perlu dipelajari yakni perlunya rambu-rambu yang aman dalam mengelola keuangan negara. Tanpa batasan yang aman, keuangan negara akan menjadi bagian proses politik. (Baca:
Karena itu, pada 1967-1968 pemerintah menerapkan standar pengelolaan keuangan negara yang disebut prinsip keuangan negara berimbang.Setelah Orde Baru, pemerintah membatasi defisit anggaran sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang meniru kebijakan Uni Eropa.
Selain itu, pinjaman juga dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. “Strategi yang terbaik, kita harus waspada terus. Kalau krisis terjadi, paling tidak kita punya bekal untuk merespons dengan baik,” ujarnya. (Baca: Lembaga Keuangan Dunia Ramai-ramai Pangkas Pertumbuhan Ekonomi).
Kemudian, penyebab krisis menjadi sulit diprediksi ketika globalisasi meningkat. Pada 1997-1998, uang yang berputar di Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan menyusut. Hal itu terjadi ketika Thailand kesulitan membayar utang luar negeri (ULN). Sektor perbankan menjadi yang paling terpukul.
Menurut Boediono, yang terjadi ketika itu, Indonesia belum punya pengalaman menangani hantaman ekonomi semacam ini. Sebelumnya, krisis dikarenakan faktor domestik yang jauh lebih mudah menyelesaikannya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menutup 16 bank kecil yang asetnya hanya 40 persen dari total perbankan Indonesia.
Sayangnya, hal yang tak diprediksi adalah dampak psikologis nasabah, yang kemudian menarik dana dari bank yang diangap bermasalah. Akibanya, likuiditas di beberapa bank lainnya juga mengering. Pada saat itu, pemerintah tak buru-buru memberikan jaminan penuh atau blanket guarantee, kebijakan yang baru diambil dua bulan setelahnya.
Strategi yang terbaik, kita harus waspada terus. Kalau itu terjadi, paling tidak kita punya bekal untuk merespons dengan baik."
Lalu, lain lagi pada 2007-2008 ketika Indonesia ikut dilanda krisis keuangan global yang skalanya jauh lebih besar, yang lebih dahulu menyerang negara maju. Untuk menangani krisi ini, pada 2007, pemerintah Amerika Serikat sampai memberikan bantuan langsung (bail out) kepada beberapa institusi keuangan, kecuali Lehman Brothers.
Awalnya, keputusan Negeri Paman Sam itu dinilai aman bagi Indonesia. Namun setahun kemudian, Lehman Brothers bangkrut sehingga menyedot likuditas di banyak negara, termasuk Indonesia. (Baca: Tiga Pilihan The Fed Hadapi Resesi).
Oleh karena itu, pelajaran dari krisis keuangan ini adalah langkah pertama yang responsif. Sebab, saat ini krisis menjadi lebih sulit diprediksi. “First responsif, pikir dengan benar dan seaman mungkin. Kesalahan kecil di awal bisa besar dampaknya dan fatal,” ujar Boediono.
