DPR Sepakati Postur Sementara RAPBN 2018, Asian Games Jadi Prioritas
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018. Dalam laporan tersebut disetujui beberapa asumsi makro dasar dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan, laporan ini memuat pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP tahun 2018.
"Tema RKP tahun 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan," ujar Azis saat menyampaikan laporan tersebut di sidang paripurna, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
Dalam laporan ini, disepakati bahwa prioritas pemerintah dalam RKP 2018 meliputi, pendidikan, kesehatan, perumahan, pengembangan dunia usaha, pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Selain itu, ada pula pembangunan wilayah, politik, hukum, keamanan, dan prioritas khusus Asian Games dan Asian Paragames.
(Baca juga: Subsidi Membengkak, Langkah Mundur Reformasi Energi Jokowi)
Paripurna juga menerima hasil pembahasan pendahuluan akan kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2018. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi 2018 dipatok sebesar 5,2-5,6 persen, laju inflasi sebesar 2,5-4,5 persen dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 13.300-13.500. Selain itu, tingkat Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 4,8-5,6 persen.
Di sektor Minyak dan Gas (Migas), asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 45-55, lifting minyak mentah Indonesia sebesar 771-815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara itu, pemerintah dan Badan ANggaran DPR juga menyepakati target pembangunan dalam tahun 2018. Kesepakatan awal ini meliputi, tingkat pengangguran sebesar 5,0-5,3 persen, angka kemiskinan sebesar 9,5-10 persen rasio gini sebesar 0,38 dan indeks pembangunan manusia sebesar 71,50.
(Baca juga: Ekonomi Dipatok 5,2 Persen, Pemerintah Target 2 Juta Kesempatan Kerja)
Azis menjelaskan, terdapat tiga strategi yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian target tahun 2018. Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
Ketiga, menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman.
Dalam laporan ini, pemerintah juga dinyatakan akan menempuh kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur dengan defisit anggaran direncanakan berkisar antara 1,9-2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(Baca juga: RAPBNP 2017: Lifting Migas Tetap, ICP Naik Jadi US$ 46 per Barel)
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjuan. Kemudian, menjaga rasio utang dalam batas managable yakni 27-29 persen dari PDB. Lalu, menurunkan defisit keseimbangan primer di bawah Rp 100 triliun.
