5 Jenis Pelanggaran Pajak yang Diganjar Sanksi Administrasi Denda
Salah satu bentuk sanksi administrasi yang berlaku di sistem perpajakan Indonesia, adalah pengenaan denda. Jenis sanksi ini, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak.
Sanksi administratif pajak sendiri, merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Besaran sanksi yang dikenakan, mengikuti jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Sanksi administrasi pajak berupa pengenaan denda, diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seperti telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta aturan turunannya.
Aturan turunan yang dimaksud adalah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 18/2021).
Jenis Pelanggaran Pajak yang Terkena Sanksi Denda
Seperti telah disebutkan, sanksi administrasi pajak berupa denda, dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajak.
Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU KUP, sanksi administrasi berupa pengenaan denda, dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Sanksi administrasi berupa denda dapat dianggap sebagai pembalasan (retributive) atas dirugikannya negara karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
Dalam UU KUP terdapat lima jenis perbuatan yang dikenai sanksi administrasi berupa denda. Lima jenis perbuatan ini diganjar sanksi denda dengan besaran yang berbeda-beda.
1. Tidak Menyampaikan SPT Sesuai Jangka Waktu
Tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan dapat menyebabkan wajib pajak diganjar dengan sanksi denda. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU KUP, terdapat empat jenis besaran sanksi denda yang dikenakan atas pelanggaran ini, yakni sebagai berikut:
- Rp 500.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.
- Rp 100.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya.
- Rp 1 juta untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan.
- Rp 100.000 untuk SPT Tahunan SPT wajib pajak orang pribadi.
Namun, ada delapan situasi tertentu yang menyebabkan sanksi administrasi berupa denda tidak dapat diterapkan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU KUP, delapan situasi yang menyebabkan sanksi administrasi denda tidak dapat dikenakan adalah sebagai berikut:
