Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, BPS: Kami Dicek IMF dan Bank Dunia
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 sebesar 5,02% secara tahunan. Angka ini sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,05% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 5,17%.
Meski melambat, sejumlah ekonom asing meragukan data yang dilansir BPS. Menurut mereka, perekonomian Indonesia seharusnya tumbuh lebih lambat dari data yang diumumkan BPS.
Mengutip Bloomberg, Ekonom Lembaga Riset Capital Economics Gareth Leather meragukan data yang dilansir BPS. Ia menyebut, indikator bulanan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melambat tajam selama setahun terakhir.
“Kami tak memiliki kepercayaan pada angka PDB resmi Indonesia, yang telah stabil selama beberapa tahun terakhir," ujar Gareth yang berbasis di London.
Trinh Nguyen, Ekonom Natixis SA di Hong Kong juga mempertanyakan data BPS dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.
"Saya tidak tahu bagaimana ekonomi dapat tumbuh pada tingkat yang sama untuk waktu yang lama dan ini dimiliki Indonesia. Pengeluaran pemerintah lemah dan investasi melambat, impor juga mengalami kesulitan," tulis dia.
(Baca: Ekonomi Melambat, Wamenkeu Beralasan Terimbas Perang Dagang)
Kendari demikian, angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS sebenarnya sesuai dengan hasil survei Bloomberg yakni sebesar 5%.
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam postingan di akun Twitter-nya mengaku mendapat banyak pertanyaaan dari berbagai pihak terkait angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%.
"Ada banyak pertanyaan ke saya, apakah angka ini masuk akal, karena banyak yang menganggap bahwa pertumbuhan akan berada dibawah 5%. Tentu bagaimana metodologinya yang bisa menjawab BPS, saya hanya mencoba menjabarkan angka-angka" tulis Chatib.
Ia menjelaskan, sejumlah komponen pertumbuhan ekonomi memang melambat cukup dalam pada kuartal III 2019. Konsumsi rumah tangga melambat dari 5,17% pada kuartal II 2019 menjadi 5,01%, investasi turun ke 4.21% dari 5.01%, dan pengeluaran pemerintah turun dari 8.23% ke 0.98%.
"Lalu mengapa GDP growth hanya turun dari 5.05% ke 5.02%? Jika kita melihat angka, penjelasannya adalah net export," terang dia.
