Fitch Pertahankan Peringkat Utang RI, Ekonomi Rebound 6,6% Tahun Depan

Fitch Rating mempertahankan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB atau investment grade dengan outlook stabil.
Image title
Oleh Agustiyanti
10 Agustus 2020, 20:38
fitch ratiing, peringkat utang, bbb, investment grade, bbb
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Ilustrasi. Fitch Rating menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dinilai masih baik.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating mempertahankan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB atau investment grade dengan prospek "Stabil. Meski ekonomi anjlok pada kuartal kedua tahun ini hingga terkontraksi 5,32% dibandingkan periode sama tahun lalu, prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dinilai masih baik.

Fitch memperkirakan aktivitas ekonomi di Indonesia akan terkontraksi sebesar 2% pada tahun 2020, sebagian besar disebabkan oleh dampak virus corona. Kontraksi ini diperparah oleh dampak tindakan jarak sosial pada konsumsi dan investasi,  serta penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan Indonesia dan penghentian arus masuk pariwisata asing secara tiba-tiba. Namun, perekonoman diperkirakan kembali pulih pada tahun depan.

"Ekonomi Indonesia akan rebound menjadi 6,6% pertumbuhan pada 2021, sebagian didorong oleh efek basis rendah, dan memperkirakan momentum pertumbuhan akan berlanjut pada 5,5% pada 2022, sebagian didukung oleh fokus baru pemerintah pada pembangunan infrastruktur," tulis Fitch dalam keterangan resmi, Senin (10/8). 

Meski demikian, perkiraan kembaga tersebut memiliki risiko yang cukup besar, khususnya karena penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan di Indonesia. Adapun total dukungan pemerintah terkait Covid-19 berjumlah Rp695 triliun, atau 4,4% dari PDB, dan termasuk bantuan langsung tunai, penyediaan sembako, jaminan, dan insentif pajak.

Fitch juga menilai rasio utang pemerintah tetap rendah. Indonesia juga dinilai mengambil beberapa tindakan yang dibutuhkan, terutama terkait  penangguhan maksimal defisit anggaran 3% terhadap PDB selama tiga tahun, serta kebijakan pembiayaan langsung bank sentral atas defisit tersebut. Lembaga ini meyakini pemerintah dapat menekan kembali target defisit anggaran di bawah 3% pada 2023 seperti target saat ini. 

Adapun Fitch memperkirakan, defisit anggaran pada tahun ini akan mencapai 6% PDB, lalu turun menjadi 5% terhadap PDB pada 2021 dan 3,5% terhadap PDB pada 2022. Utang pemerintah secara umum akan meningkat menjadi 36,7% dari PDB pada tahun 2020 dari 30,6% dari PDB pada 2019, dan mencapai puncaknya pada 39,1% dari PDB pada 2022.

"Baik beban utang maupun kenaikannya tahun ini masih jauh lebih kecil dari median kategori 'BBB' sebesar 51,7%," tulis Fitch. 

Menanggapi keputusan Fitch tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan keputusan Fitch mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB merupakan bentuk pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah pandemi. Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

"Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus bersinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional,” kata Perry dalam siaran pers. 

Ia menilai berbagai indikator saat ini  menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga sehingga turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi pada Juli 2020 tercatat 1,54% secara tahunan dan diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran inflasi 3%+1% untuk keseluruhan 2020. Defisit transaksi berjalan kuartal II 2020 diprakirakan tetap rendah dan investasi portofolio asing kembali mencatat net inflows.

"Sejalan dengan itu, nilai tukar Rupiah secara point to point menguat 14,4% pada kuartal II 2020. Cadangan devisa pada akhir Juli 2020 meningkat menjadi US$ 135,1 miliar atau setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," katanya.

Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait