Peran Sri Mulyani di Balik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO
Presiden Joko Widodo resmi mencabut larangan ekspor produk sawit, termasuk minyak goreng dan CPO berlaku mulai 23 Mei 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penerimaan negara yang hilang dari ekspor CPO berupa pajak ekspor, PPh, dan bea keluar. Selain itu, larangan ekspor juga berdampak pada devisa negara. "Seluruh kehilangan pendapatan itu kami sampaikan supaya bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan," kata Sri Mulyani saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (19/5).
Adapun kebijakan larangan ekspor CPO ini hanya berlangsung tiga pekan setelah resmi diberlakukan 28 April. Jika mengacu terhadap perkiraan Sri Mulyani sebelumnya, nilai kerugian dari sisi penurunan pendapatan negara dari larangan ekspor selama tiga pekan ini berpotensi mencapai Rp 4,5 triliun.
Adapun Sri Mulyani mengingatkan, dampak dari larangan ekspor ini tentu tak hanya mengganggu pendapatan negara. Kebijakan tersebut juga berdampak kepada petani kelapa sawit.
Dari sisi kinerja ekspor, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebut larangan ekspor akan berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan. Dampak dari kebijakan ini kemungkinan baru akan terlihat pada Mei meskipun kebijakan ini sudah dimulai sejak tiga hari terakhir bulan April.
BPS mencatat ekspor CPO pada April 2022 turun baik secara nilai maupun volume. Ekspor CPO mencapai 1,93 juta ton atau turun 10,49% dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi nilai turun 2,56% menjadi US$ 2,99 miliar. Namun, BPS tidak bisa memastikan apakah larangan ekspor menjadi penyebab lesunya kinerja bulan lalu.
