Di Depan DPR, Sri Mulyani Sebut Dana Subsidi Energi Rp502 T Akan Jebol
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini sehingga harga seperti BBM hingga listrik tidak naik. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi tersebut terancam jebol dan dapat membebani anggaran tahun depan.
Sri Mulyani sebetulnya sudah berulang kali mengingatkan pagu anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Anggaran ini akan habis pada Oktober seiring dengan habisnya kuota BBM bersubsidi yang sebelumnya telah dialokasikan pemerintah.
"Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan habis dan bahkan terlampaui," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (30/8).
Ia menyebut, kemungkinan butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 195,6 triliun jika harga BBM tak naik dan konsumsinya masih sama dengan beberapa bulan sebelumnya. Dengan demikian, subsidinya bisa bergerak lagi nyaris mencapai Rp 700 triliun.
Anggaran subsidi sebesar Rp 502,4 triliun saat ini sebetulnya sudah naik tiga kali dari alokasi awal hanya sekitar Rp 152,5 triliun. Kenaikan tersebut seiring meningkatnya harga minyak dunia sehingga gap antara harga keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah makin lebar.
"Ini akan menjadi tambahan belanja pada 2023 karena sebagian pasti diluncurkan pada tahun depan," kata Sri Mulyani.
Persoalannya bukan hanya anggaran yang tersedot besar, tetapi juga penyaluran yang tidak tepat sasaran. Rumah tangga miskin hanya menikmati 5% dari subsidi solar, sedangkansubsidi Pertalite hanya 20% yang dinikmati keluarga miskin. Kondisi ini menurutnya akan memperlebar kesenjangan antar masyarakat.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu pekerjaan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini dengan memperbaiki ketepatan sasaran dari subsidi energi. Dengan begitu, masyarakat miskin yang menerima manfaat subsidi bisa lebih banyak.
Sri Mulyani menekankan, perbaikan penyaluran subsidi akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi pemuluhan ekonomi dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat.
Adapun pemerintah baru saja mengumumkan penambahan anggaran bantuan sosial sebesar RP 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Alokasinya diambil dari dana cadangan bantuan sosial di luar dari anggaran subsidi dan kompensasi energi saat ini yang sebesar Rp 502,4 triliun.
Tambahan bantuan sosial ini untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga. Adapun anggaran Rp 204,17 trilu tersebut dipecah ke dalam tiga jenis bantuan sosial.
- Bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 150.000 selama empat bulan atau total sebesar Rp 600.000 yang akan diberikan dua kali. Total anggaran Rp 12,4 triliun.
- Bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.
- Bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp 2,17 triliun. Ini untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi antara lain membantu angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta bansos tambahan.
