Pengusaha Minta Jokowi Tunda Perubahan Nomenklatur Kementerian

Pengusaha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga (K/L). Pasalnya saat ini kondisi ekonomi global yang melemah perlu direspons pemerintah dengan cepat.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ketimbang ubah nomenklatur, pemerintah lebih baik menyelesaikan masalah ekonomi RI. Shinta menjelaskan saat ini masih banyak kendala di bidang perdagangan internasional, neraca perdagangan, investasi dan ekspor serta ketenagakerjaan yang perlu dihadapi.

“Kecuali benar-benar urgent, mungkin tidak perlu dilakukan dulu,” kata Shinta dalam sebuah diskusi bertema postur kabinet Jokowi di Jakarta.

(Baca: Pos Baru Kabinet Jokowi, Kementerian Ekspor Digabung Luar Negeri )

Shinta memberi contoh, lembaga baru seperti Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memerlukan proses sampai bisa berjalan stabil saat dibentuk beberapa tahun lalu. Ia menjelaskan pembentukan hingga penganggaran badan baru yang paling memakan waktu.

“Reformasi harus secepatnya dan harus jadi prioritas utama,” kata Shinta.

Shinta menyarankan Jokowi memperbaiki koordinasi antar K/L serta sistem agar kebijakan yang ada tepat sasaran dan efektif. Dia juga meminta pelaku usaha yang menjadi fokus pemerintah di tengah ekonomi global yang tak bisa dikatakan mudah.