Pengusaha Minta Jokowi Tunda Perubahan Nomenklatur Kementerian

Sedangkan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan gagasan besar Jokowi di pemerintahannya yang kedua memerlukan tim yang baik. Makanya salah satu kuncinya memiliki sosok pembantu serta nomenklatur K/L yang pas. Selain itu masalah tumpeng tindih aturan pusat dan daerah harus jadi perhatian mantan Walikota Solo ini.

“Untuk pengusaha, nomenklatur nomor dua. Yang penting K/L optimalkan fungsi yang ada,” kata dia.

Jokowi akan mengubah beberapa pos kementerian yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan. Dia menyebutkan pos baru yang akan dibentuk di kabinet mendatang yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor.

(Baca: Kemendag Siap Serahkan Urusan Ekspor dan Perundingan ke Kemenlu)

Dua kementerian tersebut diperlukan karena pemerintah akan serius meningkatkan investasi dan ekspor untuk menekan defisit neraca perdagangan yang menjadi momok persoalan negeri.

"Semula ada kementerian ekspor tapi kemudian dalam prosesnya kemungkinan akan digabungkan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Ekspor," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi berbagai media massa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pertengahan Agustus.

Reporter: Dorothea Putri