Jokowi Sempat Dapat Tekanan dari DPR dan Parpol untuk Lockdown
Presiden Joko Widodo mengaku mendapat tekanan dari para legislator dan kader partai politik saat awal menangani pandemi Covid-19. Kala itu, Kepala Negara harus memutuskan apakah Indonesia akan mengikuti jejak kebijakan negara lain mengenai penguncian wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19.
Tekanan tak hanya datang dari politisi. Jokowi mengatakan saat awal Covid-19, 80% menteri menyetujui implementasi kebijakan lockdown di dalam negeri.
"Enggak dari DPR, enggak dari partai politik, semuanya mau lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu, pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, tergesa-gesa, bisa salah memilih kebijakan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1).
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku bersemedi selama tiga hari untuk memutuskan tidak menerapkan kebijakan lockdown dan menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Jokowi menyampaikan pertimbangan utama saat itu adalah kondisi masyarakat.
Menurutnya, penerapan lockdown berpotensi memicu kerusuhan di masyarakat. Pasalnya, kebijakan lockdown akan menutup kemampuan masyarakat mencari nafkah.
