Kementerian BUMN Bantah Isu Pos Indonesia Bangkrut
Benny menjelaskan, pihaknya melakukan transformasi bisnis untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi di industri postal tanah air ini. Aspek-aspek yang menjadi fokus transformasi bisnis Pos Indonesia meliputi transformasi bisnsi, sumber daya manusia (SDM), penguatan anak usaha, termasuk diversifikasi atau pengembangan produk baru.
"Bahwa perusahaan struggle dalam menghadapi disrupsi, itu tidak unik dan wajar saja," kata Benny seperti dikutip dari keterangan resmi yang didapatkan oleh Katadata.co.id, Senin (22/7).
Fajar Harry juga menambahkan, pihak Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali Pos Indonesia juga mendorong perseroan untuk melakukan langkah transformasi bisnisnya. "Memang harus ada langkah transformasi total terhadap bisnis Pos Indonesia. Itu yang kami sampaikan dalam RUPS terakhir Pos Indonesia. Mereka (Pos Indonesia) sudah rumuskan dengan Dewan Komisioner," ujarnya.
Jasa dan Layanan Industri Postal
Saat ini, Pos Indonesia sendiri memberikan beberapa bidang jasa. Pertama, jasa pengantaran atau kurir untuk surat, paket, maupun e-commerce. Kedua, jasa di bidang logistik. Ketiga, jasa keuangan seperti remitansi luar negeri maupun dalam negeri, pembayaran biller seperti PLN dan PDAM. Termasuk distribusi uang pensiun PNS, TNI, dan POLRI.
(Baca: Strategi Pos Indonesia untuk Tingkatkan Kinerja Keuangannya Tahun Ini)
Terakhir, mereka juga melayani penugasan dari pemerintah seperti distribusi meterai, penerimaan setoran pajak, kiriman surat dinas, maupun Pos Universal seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Benny menambahkan, Pos Indonesia merupakan anggota Universal Postal Union (UPU) yang merupakan sebuah organ di dalam Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi operasi postal di seluruh dunia. Dalam sejarah postal dunia, meski mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaan industri ini.
Dia mencontohkan, BUMN pos milik Amerika Serikat (AS), United States Postal Service (USPS) mempunyai pendapatan sekitar Rp 1.000 triliun. Tetapi, mereka mengalami defisit sekitar Rp 100 triliun setiap tahunnya. "Tapi, tetap beroperasi seperti biasa," kata menjelaskan.
Terkait dengan Pos Universal, Eddi Santosa menjelaskan kepada Katadata.co.id, tahun ini daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk PSO yang diberikan kepada Pos Indonesia sebesar Rp 375 miliar, sementara tahun lalu Rp 350 miliar. "Ini belum full diganti," katanya. Meski begitu, Eddi tidak mau menjabarkan terkait target laba Pos Indonesia tahun ini.
Dia pun menambahkan, pendapatan Pos Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rata-rata senilai Rp 800 miliar setiap tahunnya. Selain dari pengganti PSO, di dalamnya juga terdapat fee dari distribusi meterai, fee collecting pajak, dan jasa kurir surat dinas.
(Baca: Pos Indonesia Dorong Anak Usahanya Masuk Pasar Modal pada 2020)