4.700 Desa Belum Tersentuh Listrik, PLN Ajukan PMN Rp 10 Triliun
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat 4.700 desa di tanah air yang belum tersentuh listrik. Ribuan desa tersebut tersebar di tujuh provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan ribuan desa yang belum menerima suplai listrik terletak di lokasi yang sulit terjangkau dan terisolasi. "Ada juga di wilayah terpencil dan bahkan di perbatasan antar negara," kata Darma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI pada Rabu (15/6).
Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil mencapai Rp 24 juta hingga Rp 25 juta per pelanggan. Nominal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan instalasi listrik di Pulau Jawa senilai Rp 1 juta per sambungan. "Secara komersial menjadi tidak terjangkau," ujar Darma.
Guna mengakomodir ribuan desa yang belum mendapatkan akses listrik, PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 senilai Rp 10 triliun untuk dialokasikan ke masing-masing regional PLN.
Dari dana Rp 10 triliun yang diajukan, sebanyak Rp 2 trilun akan dialokasikan untuk regional Jawa, Madura, Bali (Jamali). Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat.
Selanjutnya, dana Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk regional Sumatera dan Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil.
Kemudian dana PMN Rp 3,5 triliun akan digulirkan untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, gas dan uap, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas.
"Selain meningkatkan rasio eletrifikasi, dana PMN juga difungsikan untuk mempercepat transisi energi dengan menyasar sumber daya alam setempat," ujarnya.
Untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio Desa Berlistrik 100%, dibutuhkan total anggaran Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun. Diperkirakan sebanyak Rp 2,03 triliun dialokasikan untuk regional Jamali.
Adapun di regional Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 trilun dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat membutuhkan dana
Rp 6 triliun.
"Namun di tahun 2023 ini hanya dianggarkan Rp 10 triliun sehingga masih membutuhkan anggaran Rp 7,96 triliun lagi di 2024 untuk menuju rasio Desa Berlistrik 100%," ujar Darma.
PLN mencatat pada 2022 korporasi telah mengeluarkan anggaran Rp 196,8 M untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100% dengan menghubungkan listrik di daerah-daerah terpencil.
Adapun dana PMN 2021 yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 mencapai Rp 4 triliun atau setara 80% dari total dana PMN yang diterima.
"Sementara dana PMN 2022 sebesar Rp 5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan Peraturan Pemerintah," kata Darma.