Pemerintah Bimbang Soal Larangan Ekspor Tembaga, Bauksit Jalan Terus

Biro Pers Sekretariat Presiden / Kris
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis (1/09/2022).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Happy Fajrian
21/3/2023, 21.28 WIB

Kementerian ESDM belum memberi kepastian terkait rencana larangan ekspor konsentrat tembaga jelang penyetopan ekspor mineral mentah secara serempak pada Juni 2023.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Ridwan Djamaluddin, menyampaikan bahwa komoditas konsentrat tembaga merupakan mineral stategis sehingga keputusan moratorium barang tambang tersebut masih belum diputuskan secara final.

"Nanti biar diputuskan oleh pimpinan karena ini isunya agak stategis, jadi biar bukan pada level saya saja yang menyampaikan," kata Ridwan saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN pada Selasa (21/3).

Ridwan pun enggan memberikan keterangan lebih lanjut ihwal potensi relaksasi pada pelarangan ekspor konsentrat tembaga seiring langkah PT Freeport Indonesia yang mengajukan permohonan ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini. "Belum ada keputusan soal itu," ujarnya.

Di sisi lain, Ridwan menyampaikan larangan ekspor bauksit pada Juni mendatang bakal berjalan meski terdapat delapan smelter yang capaian pembangunannya masih memprihatinkan.

Delapan pabrik pemurnian tersebut adalah milik PT Borneo Alumina Indonesia dengan kemajuan proyek 23,67%, PT Dinamika Sejahtera Mandiri 58,55%, PT Persada Pratama Cemerlang 52,61%, dan PT Sumber Bumi Marau dengan 50,05%.

Selain itu, juga ada laporan dari PT Quality Sukses Sejahtera yang menyatakan progres pembangunan pabrik pemurnian telah berjalan 57,20%, PT Parenggean Makmur Sejahtera 58,13%, PT Kalbar Bumi Perkasa 37,25%, PT Laman Mining 32,39%.

Kedelapan pabrik pemurnian itu ditaksir sanggup mengolah 23,88 juta ton bijih baukit menjadi 8,98 juta ton alumina secara tahunan.

Meski ada delapan smelter yang pembangunannya tak akan selesai pada Juni 2023, pemerintah tetap berupaya untuk menghentkan ekspor bauksit demi mendorong hilirisasi alumina dan aluminimun di dalam negeri.

"Memang kelihatannya harus ada ketegasan sikap. Mereka sebetulnya tahu konsekuensinya dari awal. Jadi kami dorong akan mereka yang serius untuk berusaha menyelesaikan," ujar Ridwan.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu