Anggaran ESDM Rp 6,8 T di 2024, Garap Proyek Cisem hingga Bangun PLTS
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,80 triliun di tahun 2024. Sebagian anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat
“Dari anggaran Kementerian ESDM tahun 2024, sebagian digunakan untuk penguatan akses energi bagi masyarakat," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, dikutip Kamis (14/12).
Arifin meminta kepada pengguna anggaran di Kementerian ESDM untuk sesegera mungkin melakukan tender pada akhir tahun 2023 ini, terlebih untuk program-program dengan angka yang besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Mengapa harus lebih cepat ? karena semakin cepat diselesaikan, makin cepat anggaran terserap dan semakin cepat infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas," jelasnya.
Dalam postur anggaran tahun depan, Kementerian ESDM mematok anggaran untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, diantaranya seperti pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang Tahap II Ruas Batang-Cirebon dengan nilai Rp 973,7 miliar; 15.000 paket Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan senilai Rp 156 miliar.
Kemudian 19.000 paket Konkit untuk petani dengan nilai Rp 158 miliar; 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) senilai Rp 56 miliar; Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 80.000 sambungan Rumah Tangga dengan nilai Rp 205 miliar.
Selain itu, ada juga anggaran yang dipatok untuk penguatan sistem mitigasi bencana geologi sebanyak 12 kegiatan seharga Rp 207 miliar, Rehabilitasi Pos Pengamatan Gunung Api Rp 38,14 miliar, dan 11 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu senilai Rp 99 miliar.
Arifin menekankan untuk bisa menyelesaikan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat secepat mungkin, karena akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lebih cepat.
“Kita harus cepat karena dananya udah disediakan, dan itu memberikan manfaat kepada rakyat kecil. Jadi kalau masyarakat menerima seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) diterima bulan Maret tahun 2024, maka ia bisa menikmati bantuan pemerintah selama 9 bulan di tahun 2024,” ujarnya.