Pemerintah Ingin Tambah 10% Kepemilikan Saham Freeport Tanpa Bayar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menambah portofolio 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport-McMoran secara cuma-cuma. Dengan demikian, Indonesia bisa memiliki 61% saham Freeport setelah divestasi saham tambahan nantinya.
"Pemerintah nggak keluar duit lagi. Mudah-mudahan di Juni," kata Arifin seusai buka puasa bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (28/3).
Arifin mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi aturan tersebut terkait perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia.
Aturan tersebut nantinya akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah sekaligus mewajibkan PTFI untuk membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat. "Itu harus kesatuan, termasuk smelter Fakfak itu," ujar Arifin.
Di sisi lain, pemerintah memberikan jaminan perpanjangan kontrak kepada PTFI untuk menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua hingga 2061. Adapun IUPK Operasi Produksi Freeport baru akan berakhir pada 2041.
Singkatnya, pemerintah berencana untuk menambah kepemilikan porsi sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61% lewat mekanisme perpanjangan kontrak IUPK Operasi Produksi Freeport hingga 2061.
Lebih lanjut, revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menitikberatkan pada Pasal 109 yang mengatur perpanjangan izin paling cepat diajukan 5 tahun sebelum izin tersebut berakhir dan paling lama satu tahun sebelum izin tersebut berakhir.
Mengacu pada regulasi tersebut, perpanjangan izin operasi baru dapat dilakukan paling cepat pada 2026. Hitung-hitungan ini mengacu kepada status Freeport yang masih memiliki izin pertambangan hingga 2041 setelah mendapat perpanjangan izin selama 2 x 10 tahun, dengan tahap pertama sampai 2031. "Iya ini sedang disinkronkan. Mudah-mudahan bisa cepat," kata Arifin.
Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan, pemerintah masih menggodok revisi PP Nomor 96 Tahun 2021. Bahlil mengaku masih terdapat sejumlah hal yang masih perlu disepakati oleh Pemerintah dan Freeport-McMoran. "Ini lagi dibahas PP-nya, sedikit lagi. Akan ada penambangan saham 10%," ujar Bahlil.
Target Divestasi Tambahan Juni
Sebelumya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan instrumen hukum divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah rampung paling lambat Juni tahun ini.
Jokowi mengatakan bahwa divestasi tambahan 10% kini masih dalam tahap negosiasi. Kendati demikan, dia menyakini perundingan tersebut akan segera tuntas dan berlanjut ke tahap finalisasi aturan hukum.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu bisa kita dapatkan. Dan saya targetkan tidak sampai Juni. Secepatnya. Kalau bisa paling lambat Juni," kata Jokowi di Hotel Mercure Convention Center Jakarta Utara pada Kamis (28/3).
Saat ini, saham PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24% saham milik PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral.
Jokowi mengaku negosiasi antara pemerintah dan Freeport-McMoran terkait penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia cenderung berjalan rumit dan alot. "Ya namanya negosiasi kan ini sudah lama ini. Alot. Alot banget," ujarnya.
Jokowi sebelumnya telah bertemu dengan Direktur Utama Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada 13 November lalu. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
Dalam pertemuan tersebut, Freeport McMoran pun tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, diantaranya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Keduanya kembali melangsungkan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis (28/3). Forum tersebut juga turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk.
Jika pemerintah mengabulkan perpanjangan tersebut, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua, hingga 2061.
Selain itu, kepastian perpanjangan kontrak menjadi penting bagi Freeport lantaran rencana investasi pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar yang merupakan bagian dari kawasan Grasberg.
Tambang Kucing Liar diperkirakan menyimpan deposit tembaga mencapai 6 miliar pound dan emas sekitar 6 juta ounce. Masa produksi Kucing Liar diproyeksikan sampai 2053, dengan asumsi penggarapan mulai 2024.