Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi telah melampaui kuota sampai dengan April 2024. Penyaluran gas melon berpotensi melampaui kuota sebesar 4,4% pada akhir tahun ini.
“Dapat kami sampaikan bahwa realisasi hingga April 2024 sebesar 2,69 juta metrik ton, angka tersebut sudah melebihi 1,8% dibandingkan dengan kuota hingga April 2024,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Selasa (28/5).
Riva menyebut jumlah konsumsi atau penyaluran yang melebihi kuota ini disebabkan oleh momentum dan kegiatan besar yang terjadi di sepertiga awal 2024.
“Mulai dari Ramadan, Idul Fitri, dan juga kegiatan beberapa libur terkait dengan pemilu dan juga hari-hari besar hingga April 2024 dapat kami sampaikan secara pencapaian kuota itu ada di atas batas sebesar 1,8%,” ujarnya.
Melalui berbagai pertimbangan termasuk angka penyaluran harian hingga April 2024, dan upaya-upaya pencatatan serta pemerataan di dalam pengendalian dan juga pembagian kuota LPG, Pertamina memproyeksikan angka penyaluran subsidi LPG pada 2024 melebihi kuota yang ditetapkan.
Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Riva menyebut Pertamina akan terus berupaya untuk mencatat dan profiling terhadap konsumen pembeli LPG subsidi 3 kg. “Prognosa penyaluran LPG 3 kg 2024 sebesar 8,38 juta metrik ton atau melebihi kuota sebanyak 4,4%,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah mewajibkan pencatatan secara digital untuk pembelian elpiji alias LPG 3 kilogram. Langkah ini untuk menjaga agar subsidi bahan bakar tersebut tepat sasaran. Selama ini, pencatatan transaksi elpiji yang dilakukan para sub-penyalur menggunakan buku catatan biasa atau logbook.
"Kami menyadari, logbook ini menyulitkan pangkalan sehingga banyak terjadi kesalahan atau pemalsuan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi dalam siaran pers, Kamis (7/3).
Sebelumnya, Ditjen Migas telah melakukan pendataan pengguna LPG 3 kg. Lalu, terhitung per 1 Januari 2024 pembelian tabung elpiji tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web.
"Berdasarkan evaluasi kami, masih terdapat sub-penyalur yang belum melakukan pencatatan transaksi dalam merchant apps (MAO) atau mencatatnya tapi datanya asal-asalan," ucap Mustika.
Padahal, transformasi pendistribusian elpiji subsidi agar tepat sasaran perlu dilakukan. Sebab, anggaran subsidinya mencapai Rp 87,45 triliun atau sekitar 46% dari total subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.
"Dana besar ini seharusnya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, bukan sebaliknya," kata Mustika.