Kejar Sejuta Rumah, Pemerintah Benahi Infrastruktur dan Perizinan

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Pekerja menyelesaikan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk Nelayan di Desa Kedungmalang, Kedung, Jepara, Kamis (20/7). Sebanyak 200 rumah bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Nelayan set
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
20/2/2018, 11.39 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan fokus pada tiga hal penting untuk mengejar target pembangunan sejuta rumah. Ini dilakukan mengingat sejak program sejuta rumah dicanangkan hingga saat ini belum pernah mencapai target.

Basuki mengatakan tiga faktor tersebut adalah membenahi infrastruktur pinggiran kota dan memperbaiki regulasi perizinan. Kemudian menyiapkan skema pembiayaan agar bisa menjangkau masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

"Tiga hal itu yang harus dikerjakan," kata Basuki di kantornya, Senin malam (19/2). (Baca: BTN Sebut Program Sejuta Rumah Terganjal Perizinan)

Basuki menjelaskan faktor utama yang menghambat pencapaian target program sejuta rumah adalah harga tanah yang sangat tinggi, terutama di perkotaan. Hal ini menyulitkan untuk bisa membangun perumahan di perkotaan.

Di sisi lain, infrastruktur pendukung di pinggiran kota biasanya belum memadai. Oleh sebab itu soal infrastruktur seperti jaringan air bersih di pinggiran kota akan menjadi fokus Kementerian PUPR saat ini. "Karena kalau (mencari rumah) ke pinggir (kota) harus ada  listrik atau air tersambung," kata Basuki.

Masalah birokrasi dan perizinan juga menjadi kendala, mengingat banyaknya regulasi berbeda di tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini berakibat adanya perbedaan lama perizinan perumahan mulai dari tingkatan jam hingga tahun. "Kami fokuskan mempermudah dan menderegulasi ini," ujarnya. 

(Baca: Target Sejuta Rumah Baru 45%, Jokowi Minta Pemda Permudah Izin)

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Maryono pernah mengungkapkan masalah perizinan adalah hambatan utama proyek tersebut. Alhasil, para pengembang khususnya pihak swasta pun kesulitan untuk merealisasikan rencananya.

"Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan suatu perubahan-perubahan (kemudahan perizinan), tetapi belum merata dilaksanakan di pemerintahan daerah," ujar Maryono. 

Mengenai kendala pendanaan, Basuki menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PUPR menyiapkan beberapa skema seperti subsidi selisih bungan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga diskon pada uang muka. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap juga akan mendapatkan skema khusus dalam membeli rumah.

(Baca: Digitalisasi Layanan, BTN Targetkan Penyaluran 700 Ribu Rumah KPR)

Selain langkah tersebut, pemerintah juga akan mendorong pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI). Mereka diminta ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Mungkin target mereka tahun ini melebihi 200 ribu unit untuk MBR," pungkasnya. 

Dari segi pencapaian Basuki mengklaim realisasi program sejuta rumah mengalami peningkatan dari 600 ribu pada 2015 menjadi 800 ribu 2016 serta menjadi 906 ribu pada tahun lalu. (Baca: Anies Akan Gandeng Program Sejuta Rumah Jokowi dengan DP 0 Rupiah)