Kejar Sejuta Rumah, Pemerintah Benahi Infrastruktur dan Perizinan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan fokus pada tiga hal penting untuk mengejar target pembangunan sejuta rumah. Ini dilakukan mengingat sejak program sejuta rumah dicanangkan hingga saat ini belum pernah mencapai target.

Basuki mengatakan tiga faktor tersebut adalah membenahi infrastruktur pinggiran kota dan memperbaiki regulasi perizinan. Kemudian menyiapkan skema pembiayaan agar bisa menjangkau masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

"Tiga hal itu yang harus dikerjakan," kata Basuki di kantornya, Senin malam (19/2). (Baca: BTN Sebut Program Sejuta Rumah Terganjal Perizinan)

Basuki menjelaskan faktor utama yang menghambat pencapaian target program sejuta rumah adalah harga tanah yang sangat tinggi, terutama di perkotaan. Hal ini menyulitkan untuk bisa membangun perumahan di perkotaan.

Di sisi lain, infrastruktur pendukung di pinggiran kota biasanya belum memadai. Oleh sebab itu soal infrastruktur seperti jaringan air bersih di pinggiran kota akan menjadi fokus Kementerian PUPR saat ini. "Karena kalau (mencari rumah) ke pinggir (kota) harus ada  listrik atau air tersambung," kata Basuki.

Masalah birokrasi dan perizinan juga menjadi kendala, mengingat banyaknya regulasi berbeda di tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini berakibat adanya perbedaan lama perizinan perumahan mulai dari tingkatan jam hingga tahun. "Kami fokuskan mempermudah dan menderegulasi ini," ujarnya. 

(Baca: Target Sejuta Rumah Baru 45%, Jokowi Minta Pemda Permudah Izin)

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Maryono pernah mengungkapkan masalah perizinan adalah hambatan utama proyek tersebut. Alhasil, para pengembang khususnya pihak swasta pun kesulitan untuk merealisasikan rencananya.