Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk akan selesai dalam dua bulan ke depan. Saat ini proses valuasi masih dikerjakan oleh tim transaksi holding migas.
"Valuasinya itu harus selesai bulan Maret," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/1). (Baca: Penggabungan Pertagas dan PGN Harus Melalui Proses Valuasi)
Dia mengungkapkan bahwa saat ini skema akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) masih belum final. Masih ada beberapa opsi yang sedang dikaji oleh tim tersebut terkait skema yang tepat dalam penggabungan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut dengan PGN. "Bentuknya melebur atau gabung atau akuisisi biasa itu nanti diputuskan di Maret," kata dia.
PGN sudah menjadwalkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis besok (25/1). RUPSLB ini terkait dengan pembentukan induk BUMN migas yang akan dilakukan pemerintah. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan salah satu agenda rapatnya adalah perubahan anggaran dasar perusahaan.
"Terkait dengan perubahan status PGN yang semula BUMN, menjadi perseroan terbatas disebabkan adanya pengalihan saham seri B milik negara ke Pertamina," ujarnya.
Dia mengatakan pembentukan holding BUMN Migas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang pada akhirnya adalah pengambilalihan Pertagas oleh PGN, dalam rangka integrasi kegiatan hilir gas bumi. PGN pun telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan Pertamina terkait transaksi ini.
(Baca: Kementerian BUMN Pastikan PGN Segera Akuisisi Pertagas)
Rachmat juga mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pekerja PGN terkait holding migas. Dia memastikan tidak ada pemangkasan pekerja dalam proses holding ini. "Dalam sosialisasi, semua pekerja sudah bisa menerima pemahaman dari manajemen dan pemegang saham kementerian," ujarnya.
Fajar mengatakan RUPSLB ini untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait pengalihan seluruh saham pemerintah di PGN ke Pertamina. Dengan begitu, PGN akan menjadi anak usaha Pertamina. Adapun total saham pemerintah di PGN saat ini sebesar 57 persen.
Menurutnya RUPSLB ini hanya untuk meminta persetujuan pemegang saham PGN terkait pengalihan saham ini. Sedangkan proses holding baru dilakukan setelah payung hukum peraturan pemerintah (PP) terbit. Dia mengatakan saat ini rancangan PP holding migas sudah diparaf Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, kini aturan itu sudah di Kementerian Sekretariat Negara dan akan dikirimkan ke Presiden. Ia berharap PP tersebut dapat terbit minggu ini.
Fajar mengatakan proses penggabungan Pertagas dan PGN juga akan memperhatikan aspek keuangan masing-masing perusahaan, tujuannya agar tidak menggangu arus kas perusahaan dalam proses bisnis itu. Nantinya setelah penggabungan Pertagas dan PGN selesai, akan ada masa transisi, meliputi transisi pegawai dan juga transisi kontrak-kontrak gas yang selama ini sudah berjalan.
"Bagaimana caranya kami cari jalan perubahan pengalihan ini tidak merugikan," kata Fajar.
Dia mengatakan Setidaknya ada beberapa tujuan jangka panjang terbentuknya holding migas yang menguntungkan PGN dan juga Pertamina. Diantaranya efisiensi, efektifitas, dan kemampuan untuk investasi di masa depan. (Baca: Rini Harap Holding BUMN Migas Untung Besar, Dividen Meningkat)
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dalam struktur holding migas akan terdiri dari beberapa subholding. Saat ini Pertamina masih fokus menyelesaikan subholding di sektor gas. "Ini subholding yang akan terbentuk dengan masuknya PGN ke Pertamina grup," kata dia.
Ia mengaku kini Pertamina masih menggodok peta jalan (roadmap) untuk subholding lainnya yang akan masuk dalam holding migas. Ada beberapa subholding di bawah holding migas yang nantinya akan terbentuk. Nicke mengatakan ada tiga macam yakni subholding hulu (upstream), subholding pengolahan dan petrokimia, dan subholing pemasaran dan ritel.
"Pertamina lagi susun roadmap jangka panjangnya sampai 2050, selesainya Maret. Yang sudah siap sekarang subholding gas," kata Nicke.