Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sertifikasi tenaga kerja konstruksi dipercepat. Sebab, dari total 7 juta tenaga kerja di sektor konstruksi baru sebagian kecil yang sudah memiliki sertifikat bertaraf internasional.
“Dari total pekerja di Pemerintah, BUMN, dan swasta baru 9% yang pegang sertifikat,” kata Jokowi saat pembukaan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (19/10).
Jokowi menjelaskan, dengan proses sertifikasi, maka pekerja akan mengetahui teknis manajemen proyek infrastruktur hingga masalah keselamatan dan kebersihan lokasi proyek. “Dengan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat saya yakin kita mampu mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur," ujarnya.
Menurut Jokowi, Jerman dan Jepang adalah dua negara yang dapat dicontoh dalam hal kualitas infrastrukturnya. Namun dirinya juga meminta para pekerja konstruksi lokal tidak minder, tapi berusaha mengejar kualitasnya dengan model sertifikasi seperti ini. "Sehingga kualitas konstruksi kita berstandar internasional," ujarnya.
Dia menjelaskan saat ini Pemerintah sedang menggeber pembangunan infrastruktur. Salah satu contohnya adalah 22 proyek infrastruktur di pulau Kalimantan serta 41 proyek di pulau Sumatera.
Persentase Progres Infrastruktur Berdasarkan Jenis
Oleh sebab itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) andal untuk menggarap proyek-proyek tersebut. "Karena semua infrastruktur tidak terbangun dengan sendirinya," ujar Jokowi.
Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggelar sertifikasi kepada 9.700 tenaga kerja konstruksi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga menargetkan sertifikasi untuk 30 ribu pekerja konstruksi tahun ini.
Sedangkan hingga saat ini, baru 24 ribu tenaga kerja konstruksi telah memiliki sertifikat "Tahun depan kami targetkan 50 ribu bisa memiliki sertifikat," ujarnya.