Jokowi Desak 2 Menteri Agar Banten-Banyuwangi Tersambung Tol 2019

www.setkab.go.id
Presiden saat mencoba Jalan Tol Semarang – Solo Seksi III : Bawen – Salatiga, di Gerbang Tol Salatiga, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9) sore.
26/9/2017, 11.16 WIB

Presiden Joko Widodo menargetkan ujung barat Provinsi Banten bisa tersambung tol tanpa terputus hingga ke Banyuwangi (Jawa Timur) pada 2019. Dia mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mengejar target proyek tol Trans Jawa tersebut.

“Yang janji bukan saya, tapi dua menteri. Menagihnya ke saya bisa, tapi nanti saya tagih ke Menteri PUPR, Menteri BUMN. Kapan? Saya kejar-kejar terus setiap hari,” kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin malam (25/9). 

Presiden mengatakan target yang dibebankan sangat penting mengingat adanya infrastruktur membuat Indonesia akan dapat berkompetisi dengan negara lain. Dia mengatakan hal ini saat meresmikan ruas tol Bawen-Salatiga di kota Salatiga (Jawa Tengah) kemarin. 

Menurutnya, faktor yang menjadi kunci dalam mengejar target ini adalah lahan. Pemerintah pun telah membuat aturan main untuk memudahkan proses pembebasan lahan ini, sehingga proses konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Untuk tahun depan, Jokowi menargetkan setidaknya jalan tol trans sumatera sudah tersambung tanpa terputus mulai dari Merak (Banten) hingga Probolinggo (Jawa Timur).

(Baca: Tol Fungsional Jakarta - Semarang Ditargetkan Beroperasi 2018)

Selain itu dalam hal pembiayaan, Jokowi juga meminta bawahannya kreatif dalam mencari format alternatif. Dia berharap selain kepada pembiayaan konvensional seperti perbankan, badan usaha juga dapat mengandalkan skema lain seperti obligasi, sekuritisasi aset hingga berpartner dengan badan usaha lainnya.

"Bisa juga dengan limited concession scheme (LCS)," katanya. Skema ini hampir mirip dengan sekuritisasi aset. Pihak swasta akan memberikan dana segar di awal. Bedanya, pemerintah masih memiliki dividen atau pendapatan dari proyek tersebut. Sehingga jumlah aset yang dilepas tidak seluruhnya, melainkan terbatas.

Jokowi menceritakan, saat pertama kali menjabat Presiden Republik Indonesia, dirinya mendapatkan informasi bahwa total panjang jalan tol yang ada saat itu hanya 780 kilometer. Dengan perhitungan yang cukup matang, Presiden menetapkan target sangat besar untuk membangun tambahan 1.200 kilometer jalan tol lagi. Target ini harus rampung pada 2019.

“Tadi saya tanya bisik-bisik, ‘Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilometer?’ Tadi dihitung dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa,” kata Jokowi.

(Baca: 2017, PUPR Akan Tambah 392 Kilometer Jalan Tol Baru)