Pembahasan skema pembiayaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) belum tuntas. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan melakukan kajian terkait dengan skema penjaminan terkait pendanaan proyek ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan kementeriannya diperkenankan memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pembiayaan proyek LRT. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang pembangunan proyek LRT Jabodebek.
"Kami (Kemenkeu) akan memberikan jaminan untuk pinjaman. Bisa berupa jaminan politik, jaminan investasi, nanti persisnya (skema) penjaminan akan kami bahas lagi," ujar Robert saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (23/5). (Baca: Terbikan Perpres, Pemerintah Kaji Ulang Pendanaan LRT Jabodebek)
Menurutnya, jaminan tersebut diberikan agar Kereta Api Indonesia (KAI) bisa lebih mudah mendapat pinjaman dari lembaga keuangan. Dengan adanya penjaminan diharapkan dapat menekan bunga yang diberikan oleh perbankan. Selain itu, pinjaman ini juga akan didukung oleh hak konsesi yang dimiliki KAI.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Buditjahjono mengatakan pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menghitung proyek ini secara formal. Dia meyakini dengan perhitungan ini nilai investasi yang akan dikeluarkan tidak akan membengkak. Targetnya, pada Juli atau Agustus tahun ini, perhitungannya sudah bisa diselesaikan.
"Jadi, Pak Menteri Perhubungan sudah meminta Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) untuk memberikan penugasan kepada PT SMI untuk melegalkan hitungan ini semua," ujarnya. (Baca: Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni)
Terkait dengan pembiayaan proyek ini, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya siap untuk memberikan pinjaman. Namun, nilai dan bunga pinjaman yang akan diberikan masih dalam pengkajian ulang. "Mungkin (bunganya) tidak akan jauh dari 8 persen," ujarnya.
Sementara Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Harto mengatakan hingga kini total biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan proyek LRT Jabodebek mencapai Rp 3,3 triliun. Dana ini diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) Adhi Karya pada 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Sisanya sebesar Rp 1,9 triliun akan diperoleh dari pinjaman perbankan. "Dana pinjaman dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Bunganya sebesar 8,9 persen," ujarnya.
Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana proyek. (Baca: Danai Proyek LRT, Bank Mandiri Minta Bunga Pinjaman Setara SUN)