Luhut: Kalau PMN Terhambat, Proyek LRT Bisa Pakai Dana APBN
Pemerintah menyiapkan dua opsi mengenai pendanaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Opsi utamanya adalah dengan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika proses PMN terkendala, pemerintah siap mengalokasikannya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"LRT tadi sudah beres sudah kami finalkan. Kami bikin opsi, kalau ada masalah dari PMN, nanti pakai APBN," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsat Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu malam (12/4). (Baca: Pemerintah Tetapkan Skema Pendanaan Proyek LRT Jabodebek)
Luhut menjelaskan pemberian PMN bisa saja terhambat, karena ada potensi anggarannya tidak disetujui oleh DPR. Namun, pemerintah tidak ingin pembangunan proyek ini mangkrak. Makanya opsi pendanaan lain, yakni APBN harus disiapkan untuk membiayayai proyek ini melalui pagu anggaran lainnya.
Sayangnya, Luhut belum menjelaskan dari pagu anggaran mana dana LRT ini akan diambil. Menurutnya jaminan APBN ini merupakan salah satu jaminan yang diberikan pemerintah agar proyek ini berjalan. "Iya pakai (APBN) kalau sampai tidak disetujui (PMN). Tapi kami tidak mau mangkrak. Jadi, nanti kami sekuritisasi, biar pengembangan selanjutnya sendiri," ujar Luhut. (Baca: Pinjaman Bank untuk Proyek LRT Jabodebek Dijamin Pemerintah)
Luhut kembali menekankan, skema pendanaan proyek ini sudah bisa diselesaikan. Selain PMN, pemerintah juga memutuskan untuk mencari pinjaman lain untuk menutupi sisa kebutuhan investasinya sebesar Rp 18 triliun melalui pinjaman dari perbankan.
Salah satu yang menjadi isu terkait pinjaman ini adalah mengenai bunganya. Sempat ada pembahasan bahwa bunga pinjamannya mencapai 8,5 persen. Masalahnya dengan bunga sebesar ini, diperkirakan subsidi yang ditanggung pemerintah akan membengkak. Makanya pemerintah memutuskan bunga pinjaman ini paling tingi sebesar 7 persen.
Pemerintah pun bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan tidak ada masalah di sektor perbankan dengan menetapkan besaran bunga tersebut. Luhut mengklaim, hanya tinggal masalah teknis seperti persetujuan dan strukturnya saja yang belum diteken. (Baca: BNI Alokasikan Rp 6 Triliun untuk Biayai Proyek LRT Jabodebek)
Mengenai subsidi melalui Public Servic Obligation (PSO) akan ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "PSO itu ditanggung Pemprov DKI 100 persen. Kan mereka ada kepentingan juga, kalau nanti itu (LRT) jalan, kira-kira 20 persen traffic akan berkurang," ujar Luhut.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Harto mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disusun, investor akan mendapatkan penjaminan dari pemerintah jika skema PMN berjalan. "Jadi kalau in case peminjam tidak bisa bayar (pinjaman perbankan), itu diambil alih pemerintah," ujar Budi.
Budi merinci, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini. Di antara dana tersebut, Rp 1,4 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 Adhi Karya akan digunakan untuk investasi depo dan prasarana lainnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun pada 2015 dan Rp 5,6 triliun pada tahun ini. Total PMN yang akan diberikan untuk kedua perusahaan ini sebesar Rp 9 triliun.
Total kekurangan dana sebesar Rp 18 triliun akan diperoleh dari pinjaman perbankan. Budi mengatakan pihak perbankan, terutama bank BUMN sudah siap untuk menyalurkan pinjaman dana ini, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan PT SMI (Persero).
Dengan postur pendanaan tersebut, Budi yakin pada Mei 2019 proyek ini sudah bisa beroperasi. Sampai dengan saat ini, Adhi Karya telah mengeluarkan dana Rp 3 triliun dengan kemajuan pembangunan sebesar 15 persen. Pada akhir tahun ini, Budi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek akan mencapai 45 persen.