Ia menjelaskan, agar proyek ini bisa terus berjalan, ada sejumlah langkah baru yang akan dilakukan. Pertama, melaksanakan re-engineering serta value engineering terhadap model konstruksi serta manfat yang dirasakan masyarakat dari pembangunan KA tersebut.
Budi memberikan contoh. Rencana pembangunan KA Makassar-Pare- Pare ini memiliki rel melayang (elevated) di atas sungai, dengan kebutuhan biaya sekitar Rp 500 miliar per 1 kilometer. (Baca: Proyek Rel Kereta Luar Jawa Terhambat Pembebasan Lahan dan Dana)
"Alangkah bagusnya bisa buat rel yang tidak elevated," ujar Budi. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji dampak ekonomi sosial yang dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng Universitas Hasanuddin.
Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah akan membuka peluang bagi swasta nasional maupun asing untuk melanjutkan pembangunan KA Makassar-Pare-Pare sepanjang 116 kilometer dari total 146 kilometer.
Dana dari APBN dan APBD saat ini dimanfaatkan pemerintah untuk investasi. Namun di masa mendatang, baik APBN maupun APBD bisa digunakan untuk jaminan public service obligation (PSO) bagi swasta yang akan berinvestasi.
Jaminan tersebut menjadi stimulus untuk menarik minat swasta dalam berinvestasi. (Baca: Rusia Kucurkan Rp 32,2 Triliun Bangun Kereta Api Kalimantan Timur)